Buatlah paper yang membahas aspek keperilakuan dalam pengendalian finansial.
Jumlah halaman antara 2 sampai 5 halaman
Dikumpulkan paling lambat satu hari sebelum kuliah minggu depan.
Tugas dikumpulkan melalui e-learning blog di www.apbehavioralaccounting.blogspot.com
Di post di comments
Tidak boleh ada topik, apalagi judul yang sama.
Apabila ada topik yang sama, yang diterima adalah yang di posting terlebih dahulu.
Contoh topik paper yang bisa ditulis:
Aspek keperilakuan dalam pengendalian kas
Aspek keperilakuan dalam pengendalian piutang
Aspek keperilakuan dalam pengendalian persediaan
Aspek keperilakuan dalam pengendalian aset tetap
Aspek keperilakuan dalam pengendalian hutang
Aspek keperilakuan dalam pengendalian biaya
Aspek keperilakuan dalam perancangan sistem akuntansi
Persepsi pengguna laporan keuangan terhadap seberapa jauh laporan keuangan dapat dipercaya
dll
Selamat Bekerja.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
ASPEK KEPERILAKUAN DALAM PERANCANGAN
ReplyDeleteDAN PENGEMBANGAN SISTEM AKUNTANSI
Oleh
Ferdyant Pangestu
C1C005157
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan pada umumnya sangat memerlukan sistem akuntansi yang efisien dan efektif. Sistem informasi akuntansi sangat berperan dalam mengamankan harta kekayaan perusahaan. Dengan adanya unsur-unsur pengendalian atau pengecekan dalam sistem akuntansi, berbagai kecurangan, pemyimpangan, dan kesalahan, dapat dihindarkan atau dilacak sehingga dapat diperbaiki. Perancangan dan pengembangan sistem akuntansi harus dapat mengatasi masalah-masalah pengendalian tersebut. Sistem informasi akuntansi harus didesain sedemikian rupa sehingga informasi yang dihasilkannya tidak hanya dapat diperoleh dengan cepat dan murah, namun juga akurat.
Menurut Barch, dkk. (1991) dalam Lau (2004), hal penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan sistem informasi adalah manusia. Demikian pula Bodnar dan Howpood (1995), berpendapat bahwa perubahan dari sistem manual ke sistem komputerisasi, tidak hanya menyangkut perubahan teknologi tetapi juga perubahan perilaku dan organisasional. Perubahan perilaku dan organisasional ini dapat berupa resistency to change. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi memerlukan suatu perencanaan dan implementasi yang hati-hati, untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang dikembangkan.
PARA PELAKU
Untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang dikembangkan, maka diperlukan adanya partisipasi dari para pemakai. Banyak orang yang harus bekerja sama untuk dapat berhasil mengembangkan serta mengimplementasikan Sistem Informasi Akuntansi, antara lain:
1.Manajemen
Salah satu cara yang paling efektif untuk mendapatkan dukungan atas pengembangan sistem adalah sinyal yang jelas dari pihak manajemen puncak bahwa keterlibatan pemakai penting.
2.Akuntan
Para akuntan dapat memainkkan tiga peran selama desain sistem. Pertama, sebagai pemakai SIA mereka dapat menetapkan kebutuhan informasi dan persyaratan sistem yang mereka butuhkan, serta memberitahukannya kepada para pengembang sistem. Kedua, sebagai anggota tim proyek pengembangan atau komite pelaksana sistem informasi mereka membantu mengelola pengembangan sistem. Ketiga, para akuntan harus mengambil peran aktif dalam mendesain pengendalian sistem serta secara periodik mengawasi dan menguji sistem tersebut untuk memverifikasi bahwa pengendalian telah diimplementasikan dan berfungsi dengan baik.
3.Komite Pelaksana Sistem Informasi
Komite pelaksana ini menetapkan kebijakan dan menentukan SIA serta memastikan adanya partisipasi, bimbingan, dan pengendalian dari pihak manajemen puncak.
4.Tim Pengembangan Proyek
Mereka merencanakan setiap proyek, mengawasi untuk memastikan penyelesaian yang tepat waktu dan sesuai biaya, memastikan bahwa pertimbangan yang wajar telah diberikan atas elemen manusia, serta mengkomunikasikan status proyek ke pihak manajemen puncak dan komite pelaksana.
5.Analis Sistem dan Programer
Analis sistem mempelajari sistem yang ada, mendesain yang baru, dan membuat spesifikasi yang digunakan oleh programer komputer. Programer komputer menulis program komputer dengan menggunakan spesifikasi yang dikembangkan oleh analis.
6.Pemain Luar
Banyak orang luar organisasi yang memainkan peran peran penting dalam pengembangan sistem, termasuk pelanggan, vendor, auditor, dan lembaga pemerintahan.
ASPEK PERILAKU
Setiap orang yang terlibat dalam pengembangan sistem sesungguhnya adalah agen perubahan yang secara terus menerus berhadapan dengan reaksi dan resistensi karyawan untuk berubah. Karena itu, aspek perilaku dalam perubahan merupakan suatu persoalan yang krusial dalam pengembangan sistem, karena sistem yang paling baik sekalipun akan gagal tanpa dukungan karyawan yang dilayani oleh sistem tersebut. Oleh sebab itu, manajemen perusahaan harus cukup peka untuk merasakan reaksi karyawan yang terpengaruh oleh perubahan itu.
Guna meminimalkan reaksi perilaku yang negatif, harus dipahami terlebih dahulu mengapa penolakan terjadi. Beberapa faktor penyebab perilaku negatif tersebut, antara lain:
Karakteristik dan latar belakang personal. Umumnya, orang yang lebih muda dan berpendidikan lebih tinggi biasanya lebih mudah menerima perubahan. Begitu juga semakin nyaman seorang dengan teknologi, maka akan semakin tidak mungkin ia menolak perubahan dalam SIA.
Cara perubahan diperkenalkan. Resistensi yang muncul seringkali merupakan reaksi terhadap metode pengenalan perubahan, dan bukan terhadap perubahan itu sendiri.
Pengalaman dengan perubahan sebelumnya. Para pegawai yang memiliki pengalaman buruk dengan perubahan sebelumnya akan lebih segan untuk bekerja sama ketika terjadi perubahan di masa mendatang.
Dukungan dari pihak manjemen puncak. Para pegawai yang meraskan kurangnya dukungan daari pihak manajemen puncak atas perubahan akan bertanya-tanya mengapa mereka harus menerima perubahan tersebut.
Komunikasi. Para pegawai tidak akan mendukung perubahan kecuali jika alasan-alasan perubahan tersebut dijelaskan.
Bias dan penolakan alami atas perubahan. Karyawan yang memiliki keterkaitan emosional dengan tugas mereka atau dengan asisten mereka tentu enggan unntuk berubah apabila tugas-tugas dan asistennya terpengaruh oleh perubahan itu.
Sifat merusak proses perubahan. Permintaan informasi dan wawancara yang dilakukan ternyata membebani dan membingungkan karyawan, sehingga membentuk citra negatif mengenai perubahan.
Kecemasan. Karyawan yang kurang memahami mengenai perubahan akan merasa cemas dan merasa menghadapi ketidakpastian mengenai pekerjaan, status, dan merasa rendah diri dengan perkembangan teknologi dan otomatisasi yang akan diterapkan dalam perubahan.
CARA-CARA KARYAWAN MENOLAK PERUBAHAN SIA
Permasalahan perilaku yang sesungguhnya biasanya terjadi pada saat implementasi dan perubahan direalisasikan. Resistensi itu pada umumnya berbentuk sebagai:
Agresi. Agresi merupakan bentuk perilaku yang biasanya bertujuan untuk merusak, mengganggu keseimbangan, atau mengurangi efektivitas sistem. Agresi bisa muncul dalam bentuk kenaikan tingkat kesalahan, gangguan, atau sabotase kecil-kecilan.
Kambing hitam. Kambing hitam (projection) merupakan upaya untuk selalu menyalahkan sistem baru untuk setiap kejadian yang merugikan, penyimpangan, dan kesalahan yang terjadi.
Pengelakan. Mengelak dari tanggung jawab sebenarnya merupakan pembawaan manusiawi. Salah satu cara pegawai ialah dengan menghindari penggunaan SIA yang baru dengan harapan bahwa sistem tersebut tidakakan dihiraukan atau akhirnya akan dihapuskan.
MENCEGAH MASALAH PERILAKU
Meskipun tidak ada cara yang paling tepat untuk mengatasi masalah perilaku tersebut, reaksi karyawan dapat ditanggulangi dengan memperhatikan beberapa hal berikut:
1.Penuhi kebutuhan pengguna
2.Menjaga keterbukaan jaringan komunikasi
3.Mempertahankan situasi yang aman dan terbuka
4.Mendapatkan dukungan dari pihak manajemen
5.Mengurangi rasa takut/menghilangkan kecemasan
6.Meminta partisipasi pemakai
7.Beri umpan balik secara bijak dan jujur
8.Pastikan para pemakai memahami sistem
9.Pencitraan sistem yang baik
10.Jelaskan tantangan dan peluang baru yang ada
11.Periksa kembali evaluasi kinerja
12.Uji integritas sistem
13.Hindari emosionalisme
14.Sajikan sistem dalam konteks yang tepat
15.Kendalikan harapan pemakai
16.Usahakan menciptakan sistem yang sederhana
Organisasi harus memiliki rencana jangka panjang. Setiap proyek pengembangan sistem membutuhkan rencana, dan setiap rencana pengembangan harus direncanakan. Ketika usaha pengembangan tidak direncanakan dengan baik, perusahaan seringkali harus kembali ke tahap sebelumnya dan memperbaiki kesalahann serta kekeliruan desain yang pada akhirnya akan mengeluarkan biaya yang mahal mengakibatkan penundaan, frustasi, serta penurunan moral.
Sumber:
Lau, Elfreda Aplonia. 2004. Pengaruh Partisipasi Pemakai Teerhadap Kepuasan Pemakai dalam Pengembangan Sistem Informasi dengan Lima Variabel Moderating. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol. 7, No. 1:23-43.
Romney, Marshall B., Paul John Steinbart, dan Barry E. Cushing. 2005. Accounting Information System. Edisi 9. Salemba Empat, Jakarta.
Widjajanto, Nugroho. 2001. Sistem Informasi Akuntansi. Erlangga, Jakarta.
March 28, 2009 7:59
ASPEK KEPERILAKUAN DALAM PENGENDALIAN KAS
ReplyDeleteoleh:
Rofika Prihardini
C1C006159
Kas disebut juga aktiva liquid atau cair dibandingkan dengan aktiva yang lain .Karena sifat liquid tersebut terkadang lebih mudah dijadikan sasaran kecurangan atau pencurian.
Adapun bentuk-bentuk kecurangan yang umum adalah :
1. Pencurian kas melalui penerimaan kas.
2. Pencurian kas melalui pengeluaran kas.
1. Pencurian melalui penerimaan kas.
Contoh kecurangan dalam bentuk ini adalah :
a. Pencurian uang dari hasil penjualan tunai dengan tidak memasukkan penjualan
ini kedalam register kas atau tanpa membuat faktur penjualan
b. Tidak mencatat penerimaan uang kas.
c. Mengurangi uang tunai dari penjualan tunai atau dari penagihan piutang dagang.
d. Menilai potongan harga penjualan terlalu besar.
e. Mendebet perkiraan bukan kas pada saat penerimaan uang kas.
f. Menghapus suatu perkiraan yang baik dengan menganggapnya seolah-olah tidak
bisa ditagih.
g. Menggelapkan penerimaan uang dari suatu perkiraan yang dulunya benar-benar
dianggap tidak akan tertagih.
h. Membuat suatu perkiraan fiktif di pembukuan dan mendebet perkiraan tersebut
untuk penjualan kepada seseorang pelanggan sungguhan.
i. Membebankan terlalu rendah seorang pelanggan dalam catatan.
j. Lapping.
k. Tidak mencatat pengambilan cek-cek deviden dan menguangkannya sendiri
dengan otorisasi palsu.
2. Pencurian kas melalui pengeluaran kas.
a. Pencurian kas kecil atau dana kas lain.
b. Memalsukan cek, menguangkannya dan kemudian melenyapkannya apabila cek
yang sudah diluangkan itu dikembalikan.
c. Memperbesar angka-angka pada cek yang dikembalikan oleh bank sesudah
selesai dibayarkan.
d. Mengubah tanggal pada voucher pembayaran yang sudah dibayarkan lalu
mengajukannya sekali lagi untuk meminta pembayaran.
e. Membuat voucher palsu untuk pembelian fiktif, membuat ayat-ayat jurnal yang
tidak benar, lalu menyiapkan cek untuk pembayaran yang semestinya.
f. Kitting.
g. Tidak membukukan retur dan potongan harga pembelian barang dagangan dan
dengan demikian menilai pembelian bersih terlalu tinggi.
h. Potongan pembelian bisa juga dinilai terlalu kecil atau hasil penjumlahannya
diperkecil dan potongan harga bisa digelapkan dari kas.
i. Jumlah kredit pengeluaran mungkin dinilai terlalu besar.
j. Penggelapan upah dengan membesar-besarkan penghasilan karyawan,
mencantumkan nama karyawan yang fiktif, dan lain-lain.
Cara pencegahan kecurangan-kecurangan atau pengendalian yang bias diterapkan adalah :
1. Untuk pencurian kas melalui penerimaan kas.
a. Pemisahan tugas kasir dan tugas bagian penjualan.
b. Mencek kecermatan penjumlahan penjualan tunai dan penagihan piutang
dagang.
c. Meneliti catatan potongan-potongan harga dan membandingkan rincian cek
yang tertulis pada duplikat bukti setoran yang disahkan bank dengan
besarnya cek yang dicatat pada penerimaan kas.
d. Mencek kebenaran ayat jurnal penerimaan kas.
e. Melakukan konfirmasi piutang.
f. Memisahkan tugas penerimaan kas dan tugas penerimaan surat-surat masuk
serta cek-cek yang diterima.
2. Untuk pencurian kas melalui pengeluaran kas.
a. Senantiasa menstempel setiap bukti kas yang sudah dipakai, pengendalian
voucher kas jangan diserahkan kepada pemegang kas.
b. Kasir jangan diberi hak mengenai cek-cek yang sudah diuangkan dan
dikembalikan oleh bank.
c. Tanggal pembayaran pada voucher harus distempel.
d. Cek harus langsung dikirim oleh orang yang terakhir menandatanganinya.
e. Komposisi kas pada akhir masa pembukuan harus diawasi dengan cermat.
f. Memisahkan tugas pembuatan voucher dengan pembayaran cek.
g. Membandingkan syarat-syarat pembelian yang tertulis pada Caktur dengan
catatan pembayaran serta cek-cek dan memverikfikasi jumlahnya.
h. Mencek penjumlahan setiap pembayaran pengeluaran.
Aspek keperilakuannya adalah perlunya Penciptaan Prosedur Yang Dapat Memperkecil dan Mencegah Terjadinya Kecurangan.
Contoh prosedur penerimaan kas :
Setiap penerimaan kas secara harian disetor ke bank dan setiap penerimaan
diadakan pencatatan oleh kasir yang dibuat rangkap satu buat pertinggal bagi
kasir, bagian keuangan atau bank, satu untuk arsip.
Catatan menunjukkan sifat penerimaan dan perincian sumber –sumber
penerimaan.
Contoh prosedur penerimaan kas :
Semua pembayaran harus dilakukan dengan cek dan hanya pembayaran yang
sudah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang boleh dilaksanakan. Alat-alat
yang dibutuhkan dalam hubungannya dengan rekening bank adalah kartu tanda
tangan, cek dan buku catatan yang ditarik.
Selain hal-hal diatas, pengetahuan mengenai cara yang biasa dalam
penyalahgunaan kas dapat membantu menciptakan pengawasan intern kas dengan
cara lebih hati-hati. Yang perlu dipertimbangkan dalam penciptaan pengawasan
intern adalah kecurangan. Pengawasan yang terbaik dilakukan adalah dengan
menempatkan kemungkinan tindakan kecurangan dijauhi oleh setiap orang.
Literatur
Arthur W. Holmes, David C. Bums, Auditing Nonna dan Prosedur, Terjamahan Mohd
Badjuri, Cetakan Kesembilan, Erlangga, Jakarta, 1988.
Smith Jay M. and Skousen, K. Fred, Intermediate Accounting, Terjemahan Nugroho
Widjayanto, Edisi Kedelapan, Erlangga, Jakarta, 1992.
Jusup, Haryono, Dasar-Dasar Akuntansi,jilid 2, STIE YKPN, Yogyakarta, 2005.
Aspek Perilaku Pada Pengendalian Piutang
ReplyDeleteoleh:
NOVITA PUSPASARI (C1C005150)
Suatu badan usaha pada umumnya bertujuan untuk memperoleh laba, mempertahankan kesinambungan serta mengupayakan pengembangannya, tentu harus melakukan serangkaian kegiatan operasional sercara efektif, efisien dan ekonomis. Untuk perusahaan yang masih kecil dan sederhana dengan tingkat kegiatan usaha yang masih sedikit, maka pimpinan perusahaan juga mung kin merangkap sebagai pemilik masih dapat langsung mengawasi seluruh kegiatan usahanya, tetapi semakin besar suatu perusahaan semakin kompleks pula kegiatannya sehingga tidak saja membutuhkan sumber daya manusia yang berpengalaman dan ahli tetapi juga harus memiliki suatu struktur pengawasan intern yang kuat, sehingga terhindar dari kerugian yang disebabkan adanya kebocoran dalam kegiatan operasi perusahaan.
Untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, pemimpin perusahaan dalam hal ini juga pemilik perusahaan merasakan masih adanya kekurangan-kekurangan terhadap struktur pengawasan intern yang berkaitan dengan siklus pengawasan baik yang menyangkut pendapatan maupun pengeluaran, sehingga informasi mengenai adanya kebocoran-kebocoran diketahui setelah berjalan sekian lama atau dengan kata lain informasi tentang kebocoran-kebocoran dalam perusahaan terlambat diketahui. Organisasi sebagai kumpulan unit-unit pengambilan keputusan secara konseptual mencapai tujuannya melalui proses alokasi sumberdaya dengan mendukung sistem sebagai sumberdaya informasi yang memiliki nilai ekonomik.
Dalam menganalisis struktur pengawasan intern yang berkaitan dengan siklus pendapatan dan siklus pengeluaran terdiri dari:
A. Siklus-siklus pemrosesan transaksi, terdiri dari 4 kelompok yaitu;
1. Siklus pendapatan
2. Siklus pengeluaran
3. Siklus produksi
4. Siklus keuangan.
B. Komponen-komponen sistem pemrosesan transaksi, terdiri dari;
1. Masukan
2. Penyimpanan
3. Keluaran
C. Struktur Pengendalian Intern, terdiri dari:
1. Lingkungan pengawasan (Control Environment)
2. Sistem Akuntansi (Acounting System)
3. Prosedur-prosedur pengendalian.
Menurut COSO bukan hanya 3 yang diatas tetapi terdiri dari 5 unsur serta menurut AICPA meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat yang dikordinasikan dalam perusahaan dan akan dibahas lebih jelas dalam bab selanjutnya. Adapun aktivitas yang berkaitan dengan siklus-siklus pemrosesan transaksi perusahaan diantaranya adalah siklus pendapatan dan siklus pengeluaran yang merupakan pokok permasalahan yang akan dibahas. Siklus pendapatan merupakan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pendistribusian barang dan jasa ke entitas-entitas lain dan pengumpulan pembayaran-pembayaran yang berkaitan. Sistem aplikasi yang mencakup siklus pendapatan meliputi entri pesanan pelanggan, penagihan, piutang dagang, dan pelaporan penjualan. Sedangkan siklus pengeluaran merupakan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan perolehan barang dan jasa dari entitas-entitas lain dan pelunasan kewajiban-kewajiban yang berkaitan meliputi sistem applikasi pemilihan dan permohonan pemasok, pembelian, hutang dagang dan penggajian akan dianalisis dalam perusahaan ini. Masalah struktur pengawasan intern menekankan adanya konsep independensi organisasional atau pemisahan tugas pada fungsi penanganan harta dan fungsi pencatatan serta fungsi pengoperasian. Untuk memisahkan fungsi-fungsi diatas maka harus digambarkan struktur organisasi yang merupakan spesialisasi
sesuai dengan pemisahan fungsi dalam organisasi misalnya fungsi penjualan, fungsi produksi, dan fungsi keuangan. Aspek terpenting dalam pembahasan ini adalah struktur pengawasan intern yang didalamnya termasuk siklus pendapatan dan penerimaan pada perusahaan ini sangat lemah. Struktur pengawasan intern menyarankan tindakan-tindakan yang harus diambil dalam perusahaan untuk mengatur dan mengarahkan aktivitas-aktivitas perusahaan.
Seperti diuraikan diatas bahwa masalah yang dihadapi perusahaan saat ini adalah masih lemahnya struktur pengawasan intern yang disebabkan oleh siklus pendapatan dan pengeluaran sehingga informasi yang diperoleh pemimpin ataupun pemilik perusahaan sering terlambat diketahui, akibatnya baik rencana jangka pendek maupun jangka panjang yang telah disusun sering tidak dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Dengan demikian penerapan siklus akuntansi yang baik terhadap pendapatan dan pengeluaran adalah solusi untuk mencapai sasaran yang diinginkan dalam mencapai tujuan perusahaan dan pengembangannya.
Struktur pengawasan intern memegang peranan penting dalam organisasi perusahaan untuk dapat merencanakan, mengkoordinasikan dan menguasai atau mengontrol berbagai aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan. Sebelum menguraikan definisi struktur pengawasan intern terlebih dahulu mendefinisikan sistem menurut Cecil Gillespie sebagai berikut: Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan dikembangkan sesuai dengan suatu skema yang terintegrasi untuk melaksanakan suatu kegiatan utama di dalam bisnis.
1. Menurut Jogiyanto H.M ; Pengendalian dari suatu sistem dapat berupa pengendalian umpan balik (feedback control system), pengendalian umpan maju (feed forward control system) dan pengendalian pencegahan (preventive control system).
2. Dalam pengertian struktur pengawasan intern akan dianalisis yang berkaitan dengan siklus pendapatan dan pengeluaran berikut ini mengenai;
A. Siklus-siklus pemrosesan transaksi.
B. Komponen-komponen sistem pemrosesan transaksi.
C. Struktur Pengendalian intern.
Konsep siklus pemrosesan transaksi menyarankan bahwa arus transaksi
operasional dapat dikelompokkan dalam empat siklus aktivitas bisnis yaitu;
1. Siklus pendapatan; kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pendistribusian
barang dan jasa-jasa kepada pihak lain dan penagihan pembayaran yang
berkaitan.
2. Siklus pengeluaran; kejadian-kejadian yang berkaitan dengan perolehan barang
dan jasa-jasa dari pihak lain dan penetapan kewajiban yang berkaitan.
3. Siklus produksi; kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pengubahan
sumberdaya menjadi barang dan jasa-jasa.
4. Siklus keuangan; kejadian-kejadian yang berikaitan dengan perolehan dan
manajemen dana modal, termasuk kas.
Komponen-komponen dasar dari sistem pemrosesan transaksi mencakup:
· masukan
· Penyimpanan
· keluaran
Masukan: merupakan awal dimulainya proses informasi yang bahan mentahnya terdiri dari dokumen-dokumen sumber, seperti order pelanggan, slip-slip penjualan, faktur, order pembelian dan kartu jam kerja karyawan dengan tujuan menangkap, membantu operasi pengkomunikasian data atau pengotorisasian operasi lainnya dalam proses dan menstandardkan operasi dengan menunjukkan data apa yang membutuhkan pencatatan dan tindakan apa yang harus diambil serta menyediakan file permanen untuk analisis masa datang.
Penyimpanan meliputi pemrosesan penggunaan jurnal yaitu jumal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas dan register untuk menyediakan catatan masukan yang permanen dan kronologis baik dengan manual maupun dengan menggunakan sistem yang terkompputerisasi. Penyimpanan disediakan dalam buku besar dan file-file merupakan kumpulan data yang terorganisasi untuk menghasilkan neraca saldo sehingga dapat menguji keakuratan dengan catatan sebelumnya.
Keluaran (output) adalah produk dari sistem informasi yang dibentuk merupakaN informasi yang berguna bagi para pemakainya dapat berbentuk soft copy misalnya video display maupun hard copy misalnya media kertas berupa laporan formal yang paling dominan dalam sistem informasi akuntansi.
Struktur Pengendalian Intern.
Struktur pengawasan intern mencakup kebijakan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan untuk memberikan jaminan tercapainya tujuan tertentu perusahaan. Konsep struktur pengendalian intern didasarkan atas tanggungjawab manajemen dan jaminan yang memadai untuk menetapkan dan menyelenggarakan struktur pengendalian intern haruslah manajemen dan dikaitkan dengan manfaat dan biaya pengendalian. Sedangkan struktur pengendalian intern perusahaan terdiri dari tiga elemen diuraikan berikut ini.
Elemen struktur pengawasan intern terdiri dari tiga menurut Bodnar; 3
a) lingkungan pengendalian
b) sistem akuntansi dan
c) prosedur-prosedur pengendalian.
a. Lingkungan pengendalian suatu organisasi merupakan dampak kolektif dari berbagai faktor dalam menetapkan, meningkatkan, atau memperbaiki efektivitas kebijakan dan prosedur-prosedur tertentu.
Faktor-faktor itu mencakup :
filosopi dan gaya operasional manajemen
struktur organisasi
fungsi dewan komisaris dan angota-anggotanya
metode-metode membebankan otoritas dan tanggung jawab
metode-metode pengendalian manajemen
fungsi audit intern
kebijakan dan praktik-praktik kepegawaian
pengaruh dari luar yang berkaitan dengan perusahaan
b) Sistem akuntansi suatu organisasi terdiri dari metode dan catatan-catatan yang
dibuat untuk mengindentifikasikan, mengumpulkan, menganalisis, mencatat, dan
melaporkan transaksi-transaksi organisasi dan menyelenggarakan
pertanggungjawaban bagi aktiva dan kewajiban yang berkaitan.
Hal lain yang penting dalam sistem akuntansi antara lain;
dokumentasi sistem akuntansi diantaranya formulir-formulir, buku besar
pembantu, bagan akun harus dirancang, dipelihara dan direvisi di dalam
pedoman prosedur akuntansi sehingga kebijakan dan instruksi-instruksi dapat
diketahui dan diterapkan secara eksplisit dan seragam.
Sistem akuntansi berpasangan sebagai Alat yang mampu menghasilkan
seperangkat catatan untuk memperhatikan kelayakan data yang dicatat.
c) Prosedur-prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur-prosedur
yang tercakup dalam lingkungan pengendalian dan sistem akuntansi yang harus ditetapkan oleh manajemen untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan tertentu akan dapat dicapai. Umumnya prosedur-prosedur pengendalian yang dimanfaatkan dalam suatu struktur pengendalian intern perusahaan dapat dikategorikan sesuai dengan pengendalian akuntansi intern. Pengendalian akuntansi intern meliputi rencana organisasi dan prosedur-prosedur dan pencatatan-pencatatan yang berhubungan dengan penjagaan aktiva daN kelayakan laporan keuangan. Pengendalian akuntansi intern dirancang untuk memberikan jaminan memadai bahwa tujuan-tujuan tertentu telah sesuai dengan setiap aplikasi yang signifikan di dalam organisasi antara lain:
Transaksi-transaksi dilakukan sesuai dengan otorisasi manajemen yang bersifat umum dan khusus.
Rencana organisasi mencakup pemisahan tugas yang mengurangi kemungkinan bagi setiap orang untuk berada dalam posisi melakukan kekeliruan dan ketidakberesan serta mengoreksinyasendiri dalam kegiatan normal tugas-tugasnya.
Prosedur-prosedur mencakup perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai untuk membantu meyakinkan adanya pencatatan transaksi dan kejadian-kejadian secara mencukupi.
Akses ke aktiva hanya diperbolehkan dengan otorisasi manajemen.
Pertanggungjawaban tercatat mengenai aktiva dibandingkan dengan aktiva yang ada dengan interval yang memadai dan tindakan yang tepat diambil sesuai dengan Setiap perbedaan yang terjadi. Lebih lanjut lagi menu rut laporan dari COSO (Committee of Sponsoring organizations) mengindentifikasikan lima komponen daripada struktur pengawasan intern adalah sebagai berikut:
1. control environment,
2. risk assessment,
3. information and communication,
4. control activities,
5. monitoring
Adapun masing-masing dari kelima komponen-komponen diatas meliputi sejumlah kebijaksanan dan prosedur yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kekayaan setiap organisasi dalam melaporkan keuangan, pelaksanaan dan operasi perusahaan.
Pengawasan intern menurut AICPA metiputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat yang dikordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan menjaga keamanan harts milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi di dalam operasi, dan membantu dalam menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
Sistem aplikasi piutang dagang terdiri dari arus siklus;
- penerimaan kas
- penagihan
- piutang dagang
Dalam transaksi penjualan, pesanan barang atau jasa dari pelanggan menghasilkan faktur penjualan. Jika pesanan ini berupa barang, ia harus dikirimkan kepada pelanggan. Dalam transaksi penerimaan tunai, uang atau cek diterima dari pelanggan. Siklus penerimaan kas dimulai dari kasir menerima pelunasan uang atu cek langsung dari langganan atau lewat bank atau surat yang diterima dari bagian surat dengan daftar penerimaan uang. Lalu kasir membuat bukti kas masuk rangkap 3, lembar 2 dan 2 diserahkan ke langganan, lembar 3 digunakan sebagai dasar untuk memasukkan transaksi penerimaan uang ke file lewat terminal dan lembar 3 bukti kas masuk diarsipkan kasir dengan urut nomor. File transaksi uang masuk diproses dengan program up date master file piutang dan buku besar, dan daftar penerimaan diserahkan ke bagian audit intern lalu bagian audit intern lalu bagian audit intern menyusun laporan rekonsiliasi bank disesuaikan dengan laporan.
Penagihan dilakukan setelah terjadi transaksi penjualan
Piutang dagang; jika penjualan dilakukan secara kredit, nilai penjualan dimasukkan ke dalam pos piutang sampai pembayaran diterima
Adapun kebocoran-kebocoran yang merupakan masalah bagi perusahaan karena lemahnya struktur internal control. Sistem pengawasan intern (Prof Dr. HS. Hadibroto, Drs.Oemar Witarsa hal.3) merupakan suatu sistem pengawasan yang terdiri dari beberapa unsur yaitu; unsur rencana organisasi; unsur sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang mampu untuk mengadakan pengawasan akuntansi terhadap harta benda, kewajiban, hasil dan biaya; unsur praktek yang sehat untuk dilaksanakan dalam penunaian tugas pada tiap bagian organisasi, dan unsur mutu personalis yang memadai sesuai dengan tanggung jawabnya. Jika internal controlnya lemah maka harus diperbaiki sehingga internal control menjadi baik, tapi sebaik apapun internal control bila masih terdapat adanya kolusi masalah tidakdapat dihapuskan sarna sekali hanya dapat dikurangi sedikit sehingga tidak terlalu besar.
Sumber :
Baridwan Zaki, Sistem Informasi Akuntansi, Yogyakarta; BP STIE YKPN, Edisi keSatu, 1985.
Bodnar George H., Accounting System, Newton, Massachusetts; Allyn and Bacon,
Inc, Second Edition, 1980.
Bagus Himawan Putra
ReplyDeleteC1C005257
ASPEK KEPERILAKUAN DALAM AKUNTANSI
A. Tinjauan Umum
Akuntansi merupakan suatu system untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh pemakainya untuk menghasilkan keputusan bisnis. Tujuan informasi ini adalah memberikan petunjuk dalam memilih tindakan yang paling baik untuk mengalokasikan sumber daya yang langka pada aktivitas bisnis dan ekonomi. Namun pemilihan dan penetapan suatu keputusan bisnis juga melibatkan aspek-aspek keperilakuan dari pengambil keputusan. Dengan demikian, akuntansi tidak dapat dilepaskan dari aspek perilaku manusia serta kebutuhan organisasi akan informasi yang dapat dihasilkan oleh akuntasi. Akhirnya akuntansi bukanlah sesuatu yang statis, akan tetapi selalu berkembang agar dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya.
Hal diatas menjelaskan aspek keperilakuan dari pihak pelaksana/penyusun informasi akuntasi dan pihak pemakai akuntasi. Pihak pelaksana/penyusun informasi akuntasi adalah seorang atau kumpulan orang yang mengoperasikan system informasi akuntasi dari awal sampai terwujudnya laporan keuangan. Sedangkan pihak pemakai laporan keunagan dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu : (1) pemakai internal (internal user); (2) pemakai eksternal (external user). Yang dimaksud dengan pihak internal adalah organisasi yang memiliki garis dan staf personel, yang memandang laporan akuntansi sebagai landasan yang melibatkan pendanaan, penginvestasian dan pengambilan keputusan operasional. Sedangkan pemakai ekternal meliputi sejumlah kelompok pemegang saham, kreditor, serikat buruh, analis keuangan dan pemerintah. Pemakaian informasi akuntasi oleh pihak internal dimaksudkan untuk melalukan serangkaian evaluasi kinerja. Sedangkan pemakaian oleh pihak eksternal dimaksudkan sama dengan pihak internal, tetapi mereka lebih focus pada jumlah investasi yang mereka lakukan pada organisasi tersebut.
Sejak tahun 1950-an, beberapa riset akuntasi mulai mencoba menghubungkan akuntasi dengan aspek perilaku yan gidmulai oleh Argyris pada tahun 1952. selain itu, binberg dan Shields (1989) mengklasifikasikan riset akuntasi keperilakuan dalam lima aliran (school), yaitu : (1) pengendalian manajemen (management control); (2) pemrosesan informasi akuntasi (accounting information processing); (3) desain system informasi akuntasi (information system desain); (3) riset audit (audit research); (4) sosiologi organisasional (organizational sociology).
Akuntansi keperilakuan menjelaskan bagaimana perilaku manusia mempengaruhi data akuntasi dan keputusan bisnis serta bagaimana mempengaruhi keputusan bisnis dan perilaku manusia selalu dicari jawabannya. Akuntasi keperilakuan menyediakan suatu kerangka yang disusun berdasarkan teknik berikut ini :
1. Untuk memamahi dan mengukur dampak proses bisnis terhadap orang-orang dan kinerja perusahaan.
2. Untuk mengukur dan melaporkan perilaku serta pendapat yang relevan terhadap perencanaan strategis.
3. Untuk mempengaruhi pendapat dan perilaku guna memastikan keberhasilan implementasi kebijakan perusahan.
B. Akuntasi Konvensional
Ada banyak pengertian mengenai akuntansi, salah satunya dikemukakan oleh American Accounting Association (AAA). AAA mendefinisikan akuntasi sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran dan pengkomunikasianinformasi ekonomi untuk memungkinkan pembuata pertimbangan dan keputusan berinformasi oleh pemakai informasi dan yang terkini.
Dari pengertian diatas, dapat dilihat bahwa akuntasi pada dasarnya juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan praktis. Artinya, teori akuntasi memiliki hubungan yang bersifat definitive dengan praktik akuntansi. Apabila suatu struktur akuntansi sebagai hasil rekayasa telah diterapkan dalam lingkungan tertentu, maka secara sempit, akuntansi dapat dipandang sebagai suatu proses atau kegiatan yang meliputi proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, penguraian, penggabungan, pengikhtisaran dan penyajian data keuangan dasar yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan operasi suatu unit organisasi, dengan cara-cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak berkepentingan.
Akuntasi melalui pelaporan keuangan sebagai hasil dari system informasi keuangan memiliki tujuan yaitu :
1. Menyediakan informasi laporan keuangan yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi investor serta kreditor sebagai dasar pengambilan keputusan dan pemberian kredit.
2. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan dengan menunjukkan sumber-sumber ekonomi (kekayaan) perusahaan serta asal dari kekayaan tersebut.
3. Menyediakan informasi keuangan yang dapat menunjukkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba.
4. Menyediakan informasi keuangan yang data menunjukkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba.
5. Menyediakan informasi keuangan yang dapat menunjukkan sumber-sumber pendanaan perusahaan.
6. Menyediakan informasi yang dapat membantu para pemakai dalam memperkirakan arus kasi masuk ke dalam perusahaan.
C. Akuntasi Sebagai Suatu Sistem Informasi
Manajemen, pengguna dan personel system diperlukan dalam pengembangan system. Umumnya, kelompok perancang atau tim proyek pengambangan system meliputi pemakai, analis dan wakil manajemen untuk mengidentifikasi kebutuhan pemakai system, mengembangkan spesifikasi teknis, dan mengimplementasikan system baru. Alasan mengapa keterlibatan manajemen puncak dalam pengembangan system informasi merupakan hal yang penting, yaitu :
1. Pengembangan system merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan perusahaan.
2. Manajemen puncak merupakan focus utama dalam proyek pengembangan system.
3. Manajemen puncak menjamin penekanan tujuan perusahaan daripada aspek teknisnya.
4. Pemilihan system yang akan dikembangkan didasarkan pada kemungkinan manfaat yang akan diperoleh, dan manajemen puncak mampu untuk menginterprestasikan hal tersebut.
5. Keterlibatan manajemen puncak akan memberikan kegunaan dan pembuatan keputusan yang lebih baik dalam pengembangan system.
Sedangkan tingkatan keterlibatan pemakai dalam pengembangan system informasi adalah :
1. Tidak ada keterlibatan
2. Keterlibatan simbolis
3. Keterlibatan dengan pengendalian yang lemah
4. Keterlibatan dengan melakukan
5. Keterlibatan dengan pengendalian yang kuat
Selain masalah system, akuntansi juga dapat dipandang sebagai suatu informasi. Informasi yang diperlukan oleh manajemen harus memiliki karakteristik seperti akurat dan tepat waktu. Tahapan-tahapan dalam pengembangan system informasi akuntasi yaitu :
1. Perencanaan dan analisis system yang meliputi formulasi dan evaluasi soslusi-solusi masalah system dan penekanannya pada tujuan keseluruhan system.
2. Perancangan system, yaitu proses memspesifikasi rincian solusi yang dipilih oleh proses analisis system.
3. implementasi system, yaitu proses menempatkan rancangan prosedur-prosedur dan metode baru atau revisi ke dalam operasi.
D. Perkembangan Sejarah Akuntansi Keperilakuan
Riset akuntansi keperilakuan merupakan suatu bidang baru yang secara luas berhubungan dengan perilaku individu, kelompok dan organisasi bisnis, terutama yang berhubungan dengan proses informasi akuntansi dan audit. Riset akuntansi keperilakuan merupakan suatu fenomena baru yang sebetulnya dapat ditelusuri kembali pada awal tahun 1960-an, walaupun sebetulnya dalam banyak hal riset tersebut dapat dilakukan lebih awal.
Sejarah akuntansi telah dimulai dari tahun 1749 dimana Luca Pacioli telah membahas mengenai system pembukuan berpasangan. Kemudian pada tahun 1951, Controllership Foundation of America mensponsori suatu riset untuk menyelidiki dampak anggaran terhadap manusia. Pada tahun 1960, Steadry menggali pengaruh anggaran motivasional dengan menggunakan suatu eksperimen analog. Dan riset-riset ini terus berkembang sampai dengan saat ini.
E. Landasan Teori dan Pendekatan Akuntasi Keperilakuan
Pada awal perkembangannya, desain riset dalam bidang akuntasi manajemen masih sangat sederhana, yaitu hanya memfokuskan pada masalah-masalah perhitungan harga pokok produk. Berbagai riset tersebut masih bersifat normative, yaitu hanya mengangkat permasalahan mengenai desain pengendalian manajemen dengan berbagai model seperti arus kas yang didiskonto atau pemrograman linear guna membantu manajer membuat keputusan ekonomi yang optimal, tanpa melibatkan factor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas desain pengendalian manajemen seperti perilaku manusia serta kondisi lingkungan organisasi. Namun sejak tahun 1950-an, desain riset lebih bersifat deskriptif dan diharapkan lebih bisa menggambarkan kondisi nyata yang dihadapi oleh pelaku organisasi.
Riset akuntasi keperilakuan pada awalnya dirancang dengan pendekatan universal. Tetapi karena pendekatan ini memiliki banyak kelemahan, maka segera muncul pendekatan lain yang selanjutnya mendapat perhatian besar dalam bidang riset, yaitu pendekatan kontijensi. Variable kontijensi yang mempengaruhi desain system pengendalian manajemen adalah :
1. Ketidakpastian
2. Teknologi dan saling ketergantungan
3. Industri, perusahaan dan unit variable
4. Strategi kompetitif
5. Faktor-faktor yang dapat diamati
Posted May 14th, 2008 by rikoredish
TUGAS RESUME
MATA KULIAH AKUNTANSI KEPERILAKUAN
NAMA : MAYA KUMALASARI
NIM : 06.0102.0081
JURUSAN : AKUNTANSI (PARAREL)
FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2006
RIFAN KUSUMA (C1C006026)
ReplyDeleteAKUNTANSI KEPERILAKUAN
ASPEK KEPERILAKUAN AKUNTANSI DALAM KONTEKS
PENGELOLAAN ASET DAERAH
Akuntansi, sebagaimana lazimnya dalam dunia usaha, menjadi salah satu alat manajemen untuk menyediakan informasi keuangan. Akuntansi tidak hanya dioptimalkan peranannya di lingkungan bisnis, tetapi juga di lingkungan pemerintah. Hal ini tercermin dari terdapatnya satu (1) Bagian tersendiri pada Permendagri nomor 13 tahun 2006. Bagian tersebut adalah Bagian Keempat yang membicarakan akuntansi sejak pasal 266 hingga pasal 289. Selain itu, dituntutnya setiap penyelenggara pemerintah pada level pemerintah daerah baik di tingkat I maupun di tingkat II, agar dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, juga menyertakan diantaranya adalah Neraca Daerah. Walaupun posisi akuntansi semakin menonjol dalam membantu pemerintah daerah melakukan pengelolaan keuangan secara baik dan transparan, tetapi masih belum diikuti dengan kesiapan sumberdaya manusia yang dibutuhkan untuk mengoperasikan sistem akuntansi tersebut.
Lebih jauh lagi, terdapat pandangan terhadap hubungan antara akuntansi dan sumberdaya manusia yang semestinya saling mempengaruhi – akuntansi dapat mempengaruhi sumberdaya manusia dan sumberdaya manusia dapat mempengaruhi akuntansi (bagian dari materi kajian “akuntansi keperilakuan“) (Ikhsan dan Ishak, 2005:7), tetapi kerapkali aspek sumberdaya manusia, terabaikan. Hubungan tersebut diantaranya dapat dilihat dalam hal pengelolaan harta kekayaan pemerintah daerah sebagaimana yang tertuang di dalam neraca daerah. Sebagai pembuktian sederhana atas hubungan kedua aspek ini, dapat dilihat dari pengeluaran untuk kegiatan pemeliharaan. Belanja pemeliharaan yang ada selama ini, merupakan bentuk belanja yang dianggap logis untuk peningkatan atau mempertahankan kinerja aset yang dipelihara tersebut.
Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan aset ini adalah apa, mengapa, dan bagaimana seluruh aset yang dimiliki atau dikuasai dapat disajikan di Neraca Daerah secara wajar tanpa ada yang luput dan keliru yang akhirnya dapat menyesatkan para pengguna Neraca Daerah. Permasalah ini muncul mangingat bahwa kekeliruan yang terdapat di Neraca Daerah akan berdampak negatif pada kebijakan ekonomi yang akan dipilih dan diterapkan. Dengan kata lain, jika informasi yang disajikan di Neraca Daerah adalah menyesatkan atau tidak sesuai kondisi yang sebenarnya, maka dapat dipastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diambil juga akan cenderung untuk keliru atau menjauhkan diri dari arah perwujudan visi dan misi yang ditetapkan. Sehingga, secara implisit tampak bahwa antara akuntansi dan sumberdaya manusia memiliki hubungan positif. Neraca Daerah akan dapat memiliki muatan informasi keuangan yang handal manakala sumberdaya manusia yang dimiliki pemerintah daerah, juga handal.
Beberapa masalah yang kerap kali muncul baik dalam perspektif akuntansi maupun perspektif sumberdaya manusia.dalam pengelolaan aset pemerintah daerah seperti aset yang berbentuk aktiva tetap serta pengelolaannya, dapat dicontohkan sebagai berikut: Pertama, pada aspek akuntansi, antara lain meliputi:
a. Bagaimana cara penetapan nilai nominal aset yang tidak diketahui harga perolehannya?
b. Dengan cara apa pengklasifikasian masing-masing jenis aset tersebut jika mengacu pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 pasal 233 ayat 1 butir c dan Peaturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah?
c. Apakah semua aset yang terdapat di Neraca Daerah benar-benar merupakan miliki pemerintah daerah yang dapat dipertanggung jawabkan secara formal?
d. Apakah masih ada aset yag dimiliki pemerintah daerah, tetapi belum disajikan di Neraca Daerah?
e. Bagaimana cara memperlakukan aset yang masih memiliki nilai ekonomis tetapi tidak dapat dan atau tidak layak untuk dioperasionalkan lagi?
Masalah kedua adalah terkait dengan sumberdaya manusia, yang antara lain meliputi:
a. Apakah pihak yang bertanggung jawab selama ini atas administrasi aset (bendaharawan barang), memiliki pengarsipan bukti kepemilikan aset secara tertib?
b. Bagaimana cara pihak pengelola aset dapat meyakinkan pihak lain bahwa tidak ada lagi aset yang tidak terdaftar/dimasukan ke dalam Neraca Daerah?
c. Dengan cara apa pemerintah daerah melihat ada tidaknya motivasi dan komitmen dari pihak pengelola dan pengguna aset sehingga aset yang dimiliki akan memberi kontribusi yang maksimal dalam pencapaian visi dan misi, aset terjamin dari kerusakan yang belum pada waktunya dan terhindar dari kehilangan?
d. Fenomena lainnya adalah masalah kepuasan kerja individu yang terlibat dengan pengelolaan aset.
Berdasar pada kedua masalah di atas, maka peran antara sumberdaya manusia dan akuntansi untuk mewujudkan visi/misi organsasi, menjadi penting.
Dalam konteks pengelolaan aset daerah, banyak tugas yang diemban oleh sumberdaya manusia pemerintah daerah. Diawali dari pengajuan pengadaan aset hingga pada pola/metode pemeliharaan aset yang bersangkutan. Pola pemeliharaan aset tersebut, tidak hanya mencakup unsur pengawasan saja tetapi juga mencakup aspek optimalisasi pemanfaatannya untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Oleh karenanya, secara umum, masalah pengelolaan aset pemerintah daerah mencakup:
1. Tahap perencanaan yang meliputi: pengadaan dan pemanfaatannya,
2. Tahap implementasi penggunaan aset, dan
3. Tahap pengawasan dan evaluasi kinerja aset .
Ke tiga tahapan tersebut, lebih dikarenakan adanya tuntutan untuk secara simultan fokus pada kinerja. Ringkasnya, pengelolaan aset pemerintah daerah, pihak pengelola dituntut untuk menggunakan manajemen aset berbasis manusia.
Ditinjau dari kemampuan intelektualitasnya, sumberdaya manusia yang ada di lingkungan pemerintah daerah tidak berada pada level rendah. Tetapi, permasalahan kemampuan mental yang menjadi kunci berjalannya berbagai tugas sesuai harapan, masih berada pada level yang membutuhkan perhatian serius. Hal ini menjelaskan bahwa masih banyaknya pemasalahan yang terkandung di dalam aspek-aspek mental sumberdaya manusia. Sebab, mental adalah tempat sumber dari berbagai perilaku yang ditampilkan oleh setiap induvidu. Perubahan-perubahan perilaku induvidu pengelola aset daerah, akan lebih nyata terlihat sejak diberlakukannya anggaran berbasis kinerja.
Untuk mewujudkan evaluasi yang handal, maka sistem akuntansi yang diberlakukan di lingkungan Pemda, hendaknya mampu menjadi alat penyedia informasi yang handal pula. Neraca Daerah yang handal akan dapat selain memberi informasi keuangan secara valid, juga akan dapat berperan sebagai alat ukur kinerja sumberdaya manusia terkait dengan pengoptimalan manfaat aset yang tertera di dalam Neraca Daerah dan terciptanya anggaran yang optimal.
SUMBER : Ishakmuhammad’s Weblog
Just another WordPress.com weblog
Fenomena HRD dalam Pengelolaan Aset Daerah
October 20, 2008 by ishakmuhammad
aries yuliyanto
ReplyDeleteC1C006133
ASPEK KEPERILAKUAN PADA PANGENDALIAN BIAYA
Akuntansi biaya mengidentifikasikan, mengkuantifikasi, mengakumulasikan, dan melaporkan berbagai elemen biaya yang berkaitan dengan produksi barang dan penyerahan jasa.akuntansi. Biaya memiliki dua tujuan yaitu untuk penentuan persediaan dan penentuan laba, dan untuk melayani kebutuhan pihak ekstern , pemegang saham, kantor pemeriksa pajak, dan kreditor. Informasi biaya yang tepat waktu dan relevan membantu dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi operasional dan orang yang bertanggung jawab untuk itu.
Sistem Biaya Tradisional
Sistem biaya tradisional mengacu pada biaya historis dan penyerapan penuh atas biaya tetap dan variabel oleh unit produk/jasa. Kelemahannya dalam struktur biaya terdapat biaya langsung dan tidak langsung, dan pembebanan biaya tidak langsung secara arbitrer dirasa kurang adil karena pusat pertanggung jawaban dapat dibebankan dengan biaya yang mereka tidak dapat mengendalikannya. Selain itu satu-satunya dasar pengendalian adalah perbandingan kinerja saat ini dengan kinerja dari periode sebelumnya hal tersebut karena tidak diketahuinya apakah biaya sebelumnya terlalu tinggi atau rendah.
Sistem biaya standard
Biaya standar adalah sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelumnya secara ilmiah, melalui studi teknik dan akuntansi. Merupakan biaya yang dianggap ideal dalm proses produksi, bahkan mampu menentukan penyebab dari penyimpangn dari standar.
Aspek Keperilakuan dari langkah akuntnnsi biaya yang dipilih
Bagian ini akan diuji apakah langkah-langkah tersebut akan memicu respons manusia yang disfungsional, jika ya bagaimana langkah–langkah tersebut dapat dimodifikasi agar efektif dalam mendorong perilaku karyawan
1. Penetapan standard
Standar berfungsi untuk memotivasi pengendalian biaya dan sebagai alat evalusi kinerja. Standar akan menghasilkan perilaku pekerja yang efisien jika standar tersebut diterima sebagai tingkat aspirasi oleh individu untuk siapa standar pengendalian dan evaluasi kinerja tersebut didesain. Ada 4 prasyarat utama bagi system pengendalian yang unggul secra keperilakuan (Raymond miles&Roger Vern):
a. Standar ditetapkan sedemikian rupa sehingga orang yang menerimanya sebagai suatu yang realistis bukan arbitrer
b. Orang-orang harus merasa bahwa mereka memiliki pengaruh dalam menetapkan tujuan mereka sendiri.
c. Orang herus yakin bahwa mereka tidak akan dihukum secara tidak adil untuk variasi normal yang terjadi secara kebetulan dalam kinerja.
d. Umpan balik atas kinerja haruslah bertujuan untuk koreksi atau pun evaluasi
2. Partisipasi dalam penetapan standard
Individu akan menerima tujuan kinerja yang realistis dan dapat dicapai hanya jika mereka dilibatkan dalam proses penetapan standar, karena jika mereka percaya partisipasi mereka memiliki dampak terhadap standar, maka mereka akan merasa mampu unatuk mempengaruhi lingkungan kerja mereka .”Jika seorang pekerja berpartisipasi dalam menetapkan standar kinerjanya sendiri, maka ia akan membuat komitmen yang tegas terhadap standar tersebut ,dan oleh karena itu akan bekerja keras untuk mencapainya “(Michael Foran&Don DeCoster).Teori disonansi,wawasan mengenai kenapa partisipasi lebih efektif dalam penetapan standar kinerja. Teori desonansi terpusat pada 3 konsep kunci kemauan, disonansi, komitmen. Dalam organisasi demokrasi dan otokrasi memiliki tingkat partisipasi yang berbeda
3. Standar ketat vs standard longgar
Standar yang ketat akan susah untuk dicapai dan menyebabkan frustasi bagi karyawan, kinerja akan turun dan mereka akan berhenti untuk melakukan perbaikan. Standar yang longgar tidak memberikan motivasi apa pun karena standar tersebut terlalu mudah dicapai. Keketatan standar perlu diperbarui seiring perkembagan jaman.
4. Penyerapan overhead
BOP baik bersifat tetap maupun variable dibebankan ke produk dengan tarif estimasi yang didasarkan pada kapasitas yang telah ditentukan. Ketika dasar yang digunakan untuk penyerapan berbeda dari sebelumnya, maka varians dapat dibebankan lebih besar atau lebih rendah.Kapitalisasi biaya tetap dalam persediaan mempengaruhi interpretasi laporan keuangan dari bisnis yang bersifat musiman.Pada peeusahan dengan fluktuasi musiman memproduksi lebih banyak pada akhir sengang untuk mnimbun laba-rugi kuartalan kemungkinan akan menunjukan laba yang lebih tinggi pada kuartal dengan penjualan rendah .Hal tersebut dapat menjadikan ketidak percayaan terhadap system akuntansi dan dapat di hilangkan motivasi untuk memperbaiki kinerja.
5. Alokasi Biaya Tidak Langsung
Perusahaan harus menghindari pembebanan biaya pada pusat pertanggung jawaban biaya di mana pusat pertanggung jawaban biaya tersebut tidak memiliki kendali atasnya.Alokasi biaya seharusnya berfungsi sebagai mekanisme untuk memotifasi dan mengendalikan manager.
Analisis Varian
Dalam pengendalian biaya perbandingan secara periodic antara biaya aktual dengan standar merupakan unsur utama.Karena mustahil jika biaya aktual operasi akan setara dengan biaya standar akan ada selisi antara biaya aktual dengan biaya standar,varian tersebut dapat merupakan hasil dari penyebab beberapa dapat di jelaskan dan dikendalikan dan lainya tidak dapat di jelaskan dan dikendalikan.
Keputusan investigasi
Ketika menghadapi keputusan apakah akan melakukan investigasi terhadap varians manajemen sebaiknya menanyakan pertanyaan-Perytanyaanpenting berikut ini;Varians manakah yang harus saya investigasi?Apakah hasil saya sesuai dengan biaya untuk melakukan investigasi?Apakah investigasi tersebut akn mengungkapkan penyebab yang dapat dikendalikan untuk seluruh atau sebagian dari varians tersebut?Berapa besar peluang bahwa investigasi saya tidak akan mengungkapkan apa pun(karenapada waktu itu proses atau elemen biaya kembali terkendali)?Bagaimana saya mengetahui apakah suatu varians adalah signifikanatau tidak?
Varians ini memiliki signifikan pengendalian hanya jika varians tersebut berasal dari penyebab yang dapat ditetukan atau,tidak bersifat acak dan rentan terhadap tindakan perbaikan.
Tetapai,kerumitan permasalahan yang sebenarnya terletak pada fakta bahwa tanpa investigasi, manajemen tidak memiliki dasar untuk menetukan apakah varians tertentu di timbulkan dari penyalahguaan yang dapat di identifikasikan dan dikendalikan, atau apakah varians tersebut bersifat acak atau tidak dapat dikendalikan.Bahkan jika diskrepansi tersebut diinvestigasi, manajemen tidak memiliki jamianan bahwa hal tersebut akan mengidentifikasi penyebab dari varians itu dengan kepastian penuh karena investigasi tersebut dapat terbukti hanya berhasil sebagian atau bahkan sepenuhnya.
Aspek Keperilakuan
Komponen khusus dari kebijakan pengendalian yang dapat mempengaruhi respons manusia adalah factor-faktor seperti batas yang ditetapkan oleh manajemen,jenis hasil umpan balik,ketatan pemaksaan,dan penghargaan serta saksi yang terkait dengan kebijakan pengendalian.
Batas pengendalian.
Kisaran hasil kinerja yang dianggap dapat diterima oleh manager dalah batasan pengendalian.Batasan ini menentukan seberapa mudah atau sulit bagi seseorang yang dikendalikan untuk berkinerja dalam kisaran yang dapat diterima dan berapa banyak ruang yang mereka miliki untuk gagal sekali waktu.Tingkat toleransi ini dapat mempengaruhi kinerja aktual mereka.
Hasil umpan balik
Tidak seperti mesin, informasi umpan balik mengenal kinerja manusia akan menimbulkan perasaan keberhasilan atau kegagalan dalam diri individu yang dikendalikan.Umpan balik positif akan memberitahu mereka bahwa mereka ada pada jalur yang tepat dan akan memotivasi mereka untuk mengulangi usaha yang sama.Umpan balik yang negative tidak akn secara otomatis mendorong mereka untuk melakuakn usaha yang lebih besar, tetapi hal tersebut dapat secara perlahan-lahan menurunkan tingkat aspirasi mereka dan mengikis tingkat usaha serta kinerja mreka.
Keketatan pemaksaan
Pemaksaan yang ketat tas kebijakan pengendalian akan menimbulkan tekanan dalam diri individu yang dikendaliakan.Sementara tekanan dapat menyegarkan individi-individu tertentu, tekanan tersebut dapat mengintimidasi yang lain dan menurunkan kinerja mereka yang sudah buruk lebih jauh lagi.Dalam jangka panjang pemaksaan yang longgar akan menurunkan motivasi individu untuk berjuang pencapaian tujuan.
Struktur penghargaan.
Orang akan memodifkasi perilaku mereka atau mengulangi perilaku mereka jika hal tersebut disertai penghargaan instrinsik dan ekstrinsik
(sumber;Arfan Ikhsan dan M. Ishak”akuntansi keperilakuan”)
ASPEK KEPERILAKUAN DALAM PENGENDALIAN PERSEDIAAN
ReplyDeleteOleh : Marlia Diah M (C1C005124)
Persediaan adalah setiap sumberdaya yang disimpan (stored resource) yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan pada saat ini atau masa depan. Bagi banyak perusahaan, persediaan mencerminkan sebuah investasi, dan investasi ini sering lebih besar daripada yang seharusnya karena perusahaan lebih mudah untuk memiliki persediaan just-in-case (berjaga-jaga kalau ada apa-apa) daripada pesediaan just-in-time (persediaan seperlunya). Setiap manajer operasi menyadari bahwa manajemen persediaan yang baik sangat penting. Perusahaan dapat mengurangi biaya dengan mengurangi tingkat persediaan di tangan, sebaliknya, konsumen akan merasa tidak puas bila suatu produk stoknya habis. Oleh karena itu, perusahaan harus mencapai keseimbangan antara investasi persediaan dan tingkat layanan konsumen.
Fungsi persediaan ada enam, yaitu (a) menyediakan stok barang untuk memenuhi permintaan konsumen. (b) mencocokkan (match) produksi dengan distribusi, (c) mengambil keuntungan dari diskon karena pembelian dalam jumlah besar, (d) menghindari inflasi dan perubahan harga, (e) menghindari kekurangan stok karena cuaca, kekurangan pasokan, masalah mutu dan pengiriman, dan (f) menjaga operasi agar berjalan lancar dengan menggunakan persediaan barang WIP.
Dalam teori pengendalian persediaan (inventory control theory), dua pertanyaan penting yang harus dijawab adalah: (1) berapa jumlah yang dipesan (how much to order) dan (2) kapan dipesan (when to order).
Pengendalian persediaan mencakup:
1)Struktur organisasi
Struktug irganisasi yang jelas dapat mengurangi adanya campur tangan dari pihak yang tidak bersangkutan sekaligus memperjelas pemisahan tugas dan tanggungjawab.
2)Sistem wewenang dan prosedur pencatatan
Hanya orang-orang yang berwenang saja yang berhak melakukan transaksi dan pencatatan sesuai dengan bidangnya masing-masing (misal : kepala gudang hanya bertugas mengawasi barang yang masuk dan keluar saja). Terdapat kejelasan dan keakuratan data dalam pencatatan semua kegiatan dan transaksi.
3) Praktek yang sehat
Semua kegiatan yang berhubungan dengan persediaan harus sesuai dengan prisedur yang berlaku dan dijadwalkan. Semua bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing.
4)Karyawan yang sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya
Karyawan yang bertugas adalah karyawan yang memang ditugaskan pada bagian tersebut (misal : basian pengangkutan tidak boleh ikut menata).
Dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas maka persediaan akan dapat dikendalikan dengan mudah dan terkontrol setiap saat.
Manajer operasi dapat menetapkan manajemen persediaan, meliputi (a) bagaimana mengelompokkan produk persediaan melalui suatu analisis yang disebut analisis ABC; (b) bagaimana mempertahankan keakuratan catatan persediaan yang ada dan diverifikasi melalui audit berkelanjutan (cycle counting). Dalam bisnis eceran (retail), penyusutan persediaan karena barang rusak, dicuri, atau administrasi yang buruk, merupakan kerugian yang besar.
Beberapa model inventoty control:
1) Analisis kuantitas pesanan yang ekonomis (Economic Order Quantity, EOQ)
Menentukan berapa jumlah yang dipesan sedangkan titik pemesanan ulang (reorder point, ROP) menentukan kapan dipesan. Analisis sensitivitas digunakan untuk menentukan apa yang akan terjadi jika satu atau lebih nilai yang digunakan dalam model berubah. Tujuan dari semua model persediaan adalah untuk meminimalkan biaya persedaiaan (minimize inventory cost), termasuk biaya penyimpanan (carrying & ordering costs) dan biaya pemasangan/pemesanan (setup/ordering costs). Biaya penyimpanan digudang, meliputi biaya asuransi, staf tambahan, dan bunga, biaya pemasangan berhubungan dengan waktu pasang, dan biaya pemesanan berupa biaya pasokan, formulir, proses pesanan, dan tenaga kerja.
2)Analisis ABC (model yang tidak berbasis EOQ)
Dapat digunakan untuk menentukan persediaan apa yang akan dikendalikan (what inventory to control). Analisis ABC membagi persediaan yang ada di tangan dalam tiga kelompok berdasarkan volume tahunan dan unit harga. Analisis ini merupakan penerapan dari Prinsip Pareto, yang menyatakan: “ada beberapa yang penting dan banyak yang sepele”. Pemikiran yang mendasari prinsip ini adalah bagaimana memfokuskan sumberdaya pada bagian “persediaan penting meskipun sedikit” itu dan bukan pada pada bagian persediaan yang banyak tapi sepele. Analisis ABC mengakui adanya fakta bahwa beberapa items persediaan lebih penting dari lainnya. Items kelompok A adalah kritis, items kelompok B adalah penting, dan items kelompok C tidak penting, kalau diukur dengan nilai uang per tahun.
Sumber : 1. bahankuliah.wordpress.com
2. Sistem Pengendalian Internal (Hartadi)
Persepsi pengguna laporan keuangan terhadap seberapa jauh laporan keuangan dapat dipercaya
ReplyDeleteOleh : Mega Dwi K (C1C005268)
Karakteristik kualitas laporan keuangan :
Constraint
Dalam menyediakan laporan keuangan yang berguna harus dipertimbangkan 2 batasan (constraint) yaitu:
1.Cost – Benefit
Cost dalam menyediakan laporan keuangan harus ditimbang dengan benefit yang di dapat dari menggunakan laporan tersebut.
AICPA membuat batasan untuk membatasi biaya pelaporan:
1.Laporan harus tidak memuat informasi diluar kemampuan manajemen atau yang mana manajemen bukan sumber terbaik dari laporan tersebut, sebagai contoh laporan mengenai competitor.
2.Manajemen harus tidak diminta untuk melaporkan informasi yang secara signifikan akan merugikan posisi kompetisi perusahaan
3.Manajemen harus tidak diminta untuk menyediakan forecasted financial statements, manajemen hanya menyediakan informasi yang membantu user meramalkan sendiri kondisi keuangan perusahaan di masa dating.
4.Manajemen hanya dibutuhkan melaporkan informasi yang diketahuinya, ini berarti manajemen tidak berkewajiban mengumpulkan informasi yang tidak dipunyai, dibutuhkan, dalam menjalankan bisnis.
5.Beberapa elemen dari laporan keuangan harus dilaporkan apabila user dan manajemen setuju untuk dilaporkan – sebuah konsep flexible reporting
6.Perusahaan tidak diharuskan untuk melaporkan laporan forward-looking, kecuali ada sesuatu faktor aturan yang memaksa perusahaan membuatnya.
2.Materiality
Batasan materiality berhubungan dengan pengaruh sebuah item dalam operasi keuangan sebuah perusahaan. Materiality adalah suatu faktor yang dapat mengubah keputusan.
Relevance
Laporan keuangan bias disebut relevan bila
1.Dapat memberikan gambaran masa lalu (Feedback Value)
2.Dapat memberikan gambaran masa depan (Predictive Value)
3.Tepat waktu (Timeliness)
Reliability
Reliabilitas laporan keuangan disebut reliabel jika dapat diverifikasi, representational faithfulness, dan neutral
Neutrality
Laporan keuangan bersifat netral, contohnya laporan keuangan untuk intern dan laporan keuangan untuk pajak seharusnya netral (sama)
Verifiability
Laporan keuangan harus bias diverifikasi oleh metoda akuntansi lain dan hasilnya sama
Representational Faithfulness
Laporan keuangan harus dapat dipercaya, angka dan penjelasan yang dilaporkan adalah apa yang memang terjadi.
Comparability
Laporan keuangan akan lebih bernilai apabila bisa dibandingkan dengan industri yang sejenis
Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang digunakan oleh investor/calon investor. Agar laporan keuangan lebih dapat dipercaya, maka laporan keuangan harus diaudit. Laporan keuangan yang telah diaudit akan memberikan tingkat kepercayaan yang lebih besar kepada pemakainya. Selain pemilik, masih terdapat pihak lain yang memerlukan informasi yang berasal dari laporan keuangan. Pihak lain tersebut antara lain adalah pemberi pinjaman, calon kreditor atau investor, pemerintah, analis keuangan dan sebagainya.
Manajemen berkepentingan untuk melaporkan pengelolaan bisnis perusahaan yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan pemakai laporan keuangan, khususnya pemilik berkepentingan untuk melihat hasil kinerja manajemen di dalam mengelola perusahaan. Perbedaan ini menimbulkan konflik kepentingan antara manajemen dengan pemakai laporan keuangan. Karena adanya konflik kepentingan antara manajemen dengan pemakai laporan keuangan maka laporan keuangan harus diaudit oleh pihak ketiga yang independen. Selain masalah konflik kepentingan antara manajemen dengan pemilik, terdapat hal lain yang menyebabkan laporan keuangan perlu diaudit. Hal tersebut adalah: (1) informasi dalam laporan keuangan memiliki konsekuensi ekonomis yang substansial dalam pengambilan keputusan, (2) sebuah keahlian sering diperlukan dalam penyusunan dan verifikasi informasi dalam laporan keuangan, (3) pemakai laporan keuangan tidak bisa secara langsung melakukan verifikasi terhadap kualitas informasi dalam laporan keuangan (Taylor 1997). Informasi keuangan merupakan salah satu informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomis. Agar informasi tersebut dapat dipercaya maka laporan keuangan harus diaudit.
Pemakai laporan keuangan menuntut laporan keuangan auditan yang dapat dipercaya dan menyediakan informasi yang lebih lengkap dan benar sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. Harapan para pemakai laporan keuangan terhadap laporan keuangan auditan terkadang melebihi apa yang menjadi peran dan tanggung jawab auditor. Semakin banyaknya tuntutan masyarakat mengenai profesionalisme auditor menunjukkan besarnya expectation gap. Expectation gap terjadi ketika ada perbedaan antara apa yang masyarakat atau pemakai laporan keuangan harapkan dari auditor dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh auditor.
Para pemakai laporan keuangan akan lebih mempercayai laporan keuangan yang telah diaudit karena laporan keuangan tersebut telah diperiksa oleh pihak ketiga yang independen sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi dengan adanya perbedaan kepentingan antara pihak penyusun laporan keuangan (manajemen) dengan pemakai laporan keuangan sehingga dimungkinkan adanya perilaku yang menyimpang dalam penyusunannya. Oleh karena itu, pemakai laporan keuangan akan menganggap laporan keuangan yang telah diaudit memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi.
KEDUDUKAN AKUNTANSI KEPERILAKUAN DALAM ILMU AKUNTANSI
ReplyDeleteA. Tinjauan Umum
Akuntansi merupakan suatu system untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh pemakainya untuk menghasilkan keputusan bisnis. Tujuan informasi ini adalah memberikan petunjuk dalam memilih tindakan yang paling baik untuk mengalokasikan sumber daya yang langka pada aktivitas bisnis dan ekonomi. Namun pemilihan dan penetapan suatu keputusan bisnis juga melibatkan aspek-aspek keperilakuan dari pengambil keputusan. Dengan demikian, akuntansi tidak dapat dilepaskan dari aspek perilaku manusia serta kebutuhan organisasi akan informasi yang dapat dihasilkan oleh akuntasi. Akhirnya akuntansi bukanlah sesuatu yang statis, akan tetapi selalu berkembang agar dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya.
Hal diatas menjelaskan aspek keperilakuan dari pihak pelaksana/penyusun informasi akuntasi dan pihak pemakai akuntasi. Pihak pelaksana/penyusun informasi akuntasi adalah seorang atau kumpulan orang yang mengoperasikan system informasi akuntasi dari awal sampai terwujudnya laporan keuangan. Sedangkan pihak pemakai laporan keunagan dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu :
(1) pemakai internal (internal user)
(2) pemakai eksternal (external user).
Yang dimaksud dengan pihak internal adalah organisasi yang memiliki garis dan staf personel, yang memandang laporan akuntansi sebagai landasan yang melibatkan pendanaan, penginvestasian dan pengambilan keputusan operasional. Sedangkan pemakai ekternal meliputi sejumlah kelompok pemegang saham, kreditor, serikat buruh, analis keuangan dan pemerintah. Pemakaian informasi akuntasi oleh pihak internal dimaksudkan untuk melalukan serangkaian evaluasi kinerja. Sedangkan pemakaian oleh pihak eksternal dimaksudkan sama dengan pihak internal, tetapi mereka lebih focus pada jumlah investasi yang mereka lakukan pada organisasi tersebut.
Sejak tahun 1950-an, beberapa riset akuntasi mulai mencoba menghubungkan akuntasi dengan aspek perilaku yan Dimulai oleh Argyris pada tahun 1952. selain itu, binberg dan Shields (1989) mengklasifikasikan riset akuntasi keperilakuan dalam lima aliran (school), yaitu :
(1) pengendalian manajemen (management control)
(2) pemrosesan informasi akuntasi (accounting information processing)
(3) desain system informasi akuntasi (information system desain)
(3) riset audit (audit research)
(4) sosiologi organisasional (organizational sociology).
Akuntansi keperilakuan menjelaskan bagaimana perilaku manusia mempengaruhi data akuntasi dan keputusan bisnis serta bagaimana mempengaruhi keputusan bisnis dan perilaku manusia selalu dicari jawabannya. Akuntasi keperilakuan menyediakan suatu kerangka yang disusun berdasarkan teknik berikut ini :
1.Untuk memamahi dan mengukur dampak proses bisnis terhadap orang-orang dan kinerja perusahaan.
2.Untuk mengukur dan melaporkan perilaku serta pendapat yang relevan terhadap perencanaan strategis.
3.Untuk mempengaruhi pendapat dan perilaku guna memastikan keberhasilan implementasi kebijakan perusahan.
B. Akuntasi Konvensional
Ada banyak pengertian mengenai akuntansi, salah satunya dikemukakan oleh American Accounting Association (AAA). AAA mendefinisikan akuntasi sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran dan pengkomunikasianinformasi ekonomi untuk memungkinkan pembuata pertimbangan dan keputusan berinformasi oleh pemakai informasi dan yang terkini.
Dari pengertian diatas, dapat dilihat bahwa akuntasi pada dasarnya juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan praktis. Artinya, teori akuntasi memiliki hubungan yang bersifat definitive dengan praktik akuntansi. Apabila suatu struktur akuntansi sebagai hasil rekayasa telah diterapkan dalam lingkungan tertentu, maka secara sempit, akuntansi dapat dipandang sebagai suatu proses atau kegiatan yang meliputi proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, penguraian, penggabungan, pengikhtisaran dan penyajian data keuangan dasar yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan operasi suatu unit organisasi, dengan cara-cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak berkepentingan.
Akuntasi melalui pelaporan keuangan sebagai hasil dari system informasi keuangan memiliki tujuan yaitu :
1.Menyediakan informasi laporan keuangan yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi investor serta kreditor sebagai dasar pengambilan keputusan dan pemberian kredit.
2.Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan dengan menunjukkan sumber-sumber ekonomi (kekayaan) perusahaan serta asal dari kekayaan tersebut.
3.Menyediakan informasi keuangan yang dapat menunjukkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba.
4.Menyediakan informasi keuangan yang data menunjukkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba.
5.Menyediakan informasi keuangan yang dapat menunjukkan sumber-sumber pendanaan perusahaan.
6.Menyediakan informasi yang dapat membantu para pemakai dalam memperkirakan arus kasi masuk ke dalam perusahaan.
C. Akuntasi Sebagai Suatu Sistem Informasi
Manajemen, pengguna dan personel system diperlukan dalam pengembangan system. Umumnya, kelompok perancang atau tim proyek pengambangan system meliputi pemakai, analis dan wakil manajemen untuk mengidentifikasi kebutuhan pemakai system, mengembangkan spesifikasi teknis, dan mengimplementasikan system baru. Alasan mengapa keterlibatan manajemen puncak dalam pengembangan system informasi merupakan hal yang penting, yaitu :
1.Pengembangan system merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan perusahaan.
2.Manajemen puncak merupakan focus utama dalam proyek pengembangan system.
3.Manajemen puncak menjamin penekanan tujuan perusahaan daripada aspek teknisnya.
4.Pemilihan system yang akan dikembangkan didasarkan pada kemungkinan manfaat yang akan diperoleh, dan manajemen puncak mampu untuk menginterprestasikan hal tersebut.
5.Keterlibatan manajemen puncak akan memberikan kegunaan dan pembuatan keputusan yang lebih baik dalam pengembangan system.
Selain masalah system, akuntansi juga dapat dipandang sebagai suatu informasi. Informasi yang diperlukan oleh manajemen harus memiliki karakteristik seperti akurat dan tepat waktu. Tahapan-tahapan dalam pengembangan system informasi akuntasi yaitu :
1.Perencanaan dan analisis system yang meliputi formulasi dan evaluasi soslusi-solusi masalah system dan penekanannya pada tujuan keseluruhan system.
2.Perancangan system, yaitu proses memspesifikasi rincian solusi yang dipilih oleh proses analisis system.
3.Implementasi system, yaitu proses menempatkan rancangan prosedur-prosedur dan metode baru atau revisi ke dalam operasi.
D. Perkembangan Sejarah Akuntansi Keperilakuan
Riset akuntansi keperilakuan merupakan suatu bidang baru yang secara luas berhubungan dengan perilaku individu, kelompok dan organisasi bisnis, terutama yang berhubungan dengan proses informasi akuntansi dan audit. Riset akuntansi keperilakuan merupakan suatu fenomena baru yang sebetulnya dapat ditelusuri kembali pada awal tahun 1960-an, walaupun sebetulnya dalam banyak hal riset tersebut dapat dilakukan lebih awal.
Sejarah akuntansi telah dimulai dari tahun 1749 dimana Luca Pacioli telah membahas mengenai system pembukuan berpasangan. Kemudian pada tahun 1951, Controllership Foundation of America mensponsori suatu riset untuk menyelidiki dampak anggaran terhadap manusia. Pada tahun 1960, Steadry menggali pengaruh anggaran motivasional dengan menggunakan suatu eksperimen analog. Dan riset-riset ini terus berkembang sampai dengan saat ini.
E. Landasan Teori dan Pendekatan Akuntasi Keperilakuan
Pada awal perkembangannya, desain riset dalam bidang akuntasi manajemen masih sangat sederhana, yaitu hanya memfokuskan pada masalah-masalah perhitungan harga pokok produk. Berbagai riset tersebut masih bersifat normative, yaitu hanya mengangkat permasalahan mengenai desain pengendalian manajemen dengan berbagai model seperti arus kas yang didiskonto atau pemrograman linear guna membantu manajer membuat keputusan ekonomi yang optimal, tanpa melibatkan factor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas desain pengendalian manajemen seperti perilaku manusia serta kondisi lingkungan organisasi. Namun sejak tahun 1950-an, desain riset lebih bersifat deskriptif dan diharapkan lebih bisa menggambarkan kondisi nyata yang dihadapi oleh pelaku organisasi.
Riset akuntasi keperilakuan pada awalnya dirancang dengan pendekatan universal. Tetapi karena pendekatan ini memiliki banyak kelemahan, maka segera muncul pendekatan lain yang selanjutnya mendapat perhatian besar dalam bidang riset, yaitu pendekatan kontijensi. Variable kontijensi yang mempengaruhi desain system pengendalian manajemen adalah :
1. Ketidakpastian
2. Teknologi dan saling ketergantungan
3. Industri, perusahaan dan unit variable
4. Strategi kompetitif
5. Faktor-faktor yang dapat diamati
F. Tinjauan terhadap Ilmu Keperilakuan dalam Perspektif Akuntansi
Mengapa Mempertimbangkan Aspek Keperilakuan Pada Akuntasi?
Berdasarkan pengalaman, banyak manajer dan akuntan telah memperoleh suatu pemahaman yang lebih dari sekadar aspek manusia dalam tugas mereka. Bagaimanapun harus diakui bahwa banyak system akuntansi masih dihadapkan pada berbagai kesulitan manusia yang tidak terhitung, bahkan penggunaan dan penerimaan seluruh system akuntansi terkadang dapat menjadi meragukan. Para manajer terbiasa bebas untuk memanipulasi laporan informasi system akuntansi. Pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan dilakukan atas dasar sudut pandang hasil laporan mereka dan bukan atas dasar kontribusi mereka yang lebih luas terhadap efektivitas organisasi. Sebagian prosedur saat ini juga dapat menimbulkan pembatasan yang tidak diinginkan terhadap inisiatif manajerial. Prosedur dapat menjadi tujuan akhir itu sendiri jika semata-mata dibandingkan dengan teknik organisasi yang lebih luas.
Dalam organisasi, semua anggota mempunyai peran yang harus dimainkan dalam mencapai tujuan organisasi. Peran tersebut bergantung pada seberapa besar porsi tanggung jawab dan rasa tanggung jawab anggota terhadap pencapaian tujuan. Rasa tanggung jawab tersebut pada sebagian organisasi dihargai dalam bentuk penghargaan tertentu. Dalam organisasi, masing-masing mempunyai tujuan dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Keselarasan tersebut akan dapat lebih diwujudkan manakala individu memahami dan patuh pada ketetapan-ketetapan yang ada di dalam anggaran.
Dimensi Akuntansi Keperilakuan
Akuntansi keperilakuan berada di balik peran akuntansi tradisional yang berarti mengumpulkan, mengukur, mencatat dan melaporkan informasi keuangan. Dengan demikian, dimensi akuntansi berkaitan dengan perilaku manusia dan juga dengan desain, konstruksi, serta penggunaan suatu system informasi akuntansi yang efisien. Akuntansi keperilakuan, dengan mempertimbangkan hubungan antara perilaku manusia dan system akuntansi, mencerminkan dimensi social dan budaya manusia dalam suatu organisasi.
Bernard Berelson dan GA. Stainer juga menjelaskan secara singkat mengenai definisi keperilakuan, yaitu sebagai suatu riset ilmiah yang berhadapan secara langsung dengan perilaku manusia. Definisi ini menangkap permasalahan inti dari ilmu keperilakuan, yaitu riset ilmiah dan perilaku manusia.
Lingkup dan Sasaran Hasil Dari Akuntasi Keperilakuan
Pada masa lalu, para akuntan semata-mata focus pada pengukuran pendapatan dan biaya yang mempelajari pencapaian kinerja perusahaan di masa lalu guna memprediksi masa depan. Mereka mengabaikan fakta bahwa kinerja masa lalu adalah hasil masa lalu dari perilaku manusia dan kinerja masa lalu itu sendiri merupakan suatu factor yang akan mempengaruhi perilaku di masa depan. Mereka melewatkan fakta bahwa arti pengendalian secara penuh dari suatu organisasi harus diawali dengan memotivasi dan mengendalikan perilaku, tujuan, serta cita-cita individu yang saling berhubungan dalam organisasi.
Persamaan dan Perbedaan Ilmu Keperilakuan dan Akuntansi Keperilakuan
Ilmu keperilakuan mempunyai kaitan dengan penjelasan dan prediksi keperilakuan manusia. Akuntansi keperilakuan menghubungkan antara keperilakuan manusia dengan akuntansi. Ilmu keperilakuan merupakan bagian dari ilmu social, sedangkan akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari ilmu akuntasi dan pengetahuan keperilakuan. Namun ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan sama-sama menggunakan prinsip sosiologi dan psikologi untuk menilai dan memecahkan permasalahan organisasi.
Perspektif Berdasarkan Perilaku Manusia : Psikologi, Sosiologi dan Psikologi Sosial
Ketiga hal tersebut, yaitu psikologi, sosiologi dan psikologi social menjadi kontribusi utama dari ilmu keperilakuan. Ketiganya melakukan pencarian untuk menguraikan dan menjelaskan perilaku manusia, walaupun secara keseluruhan mereka memiliki perspektif yang berbeda mengenai kondisi manusia. Psikologi terutama merasa tertarik dengan bagaimana cara individu bertindak. Fokusnya didasarkan pada tindakan orang-orang ketika mereka bereaksi terhadap stimuli dalam lingkungan mereka, dan perilaku manusia dijelaskan dalam kaitannya dengan ciri, arah dan motivasi individu. Keutamaan psikologi didasarkan pada seseorang sebagai suatu organisasi. Di pihak lain, sosiologi dan psikologi social memusatkan perhatian pada perilaku kelompok social. Penekanan keduanya adalah pada interaksi antara orang-orang dan bukan pada rangsangan fisik. Perilaku diterangkan dalam hubungannya dengan ilmu social, pengaruh social dan ilmu dinamika kelompok.
KONSEP KEPERILAKUAN DARI PSIKOLOGI DAN PSIKOLOGI SOSIAL
Sikap
Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai tendensi tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan, tujuan manusia, objek, gagasan atau situasi. Sikap mempunyai 3 komponen, yaitu : (1) pengertian; (2) pengaruh; (3) perilaku. Sikap pada hakekatnya merujuk pada bagian afektif dari ketiga komponen tersebut. Sikap memiliki 4 fungsi utama, yaitu : (1) pemahaman, (2) kebutuhan akan kepuasan; (3) defensive ego; dan (4) ungkapan nilai.
FILOSOFI RISET DALAM BIDANG AKUNTANSI KEPERILAKUAN
Pergeseran Arah Riset
Alasan yang mendasari usaha pemahaman akuntansi secara empiris dan mendalam yaitu harapan akan munculnya desain sistem akuntansi yang lebih berarti yang didapat dari pemahaman atas praktik langsung, alasan kedua yaitu adanya “gerakan “ dari masyarakat peneliti akuntansi yang menitikberatkan pada pendekatan ekonomi dan perilaku. Riset akuntansi dengan menggunakan pendekatan utama (mainstream) dengan ciri khas penggunaan model matematis dan pengujian hipotesis masih mendominasi riset manajemen dan akuntansi hingga saat ini, tetapi sejak tahun 1980-an telah muncul usaha-usaha untuk menggunakan pendekatan-pendekatan baru yang meminjam metodologi dari ilmu-ilmu sosial seperti filsafat, sosiologi, dan antropologi untuk memahami akuntansi.
B. Filosofi Paradigma Metodologi Riset
Suatu pengetahuan (knowledge) dibangun berdasarkan asumsi-asumsi filosofis tertentu.
Nieke H Widaningrum
ReplyDeleteC1C005064
Behavioral Accounting
Participative Budget dan Aspek Keperilakuan
Anggaran dan Anggaran Partisipasi
Anggaran merupakan implementasi dari rencana yang telah ditetapkan perusahaan. Anggaran juga merupakan proses pengendalian manajemen yang melibatkan komunikasi dan interaksi formal di kalangan para manajer dan karyawan dan merupakan pengendalian manajemen atas operasional perusahaan pada tahun berjalan. Beberapa definisi mengenai Anggaran diantaranya sebagai berikut :
Robert Anthony dan Vijay Govindarajan (2002), “anggaran merupakan alat yang utama dalam perencanaan jangka pendek yang efektif dan pengendalian dalam organisasi”.
Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri (1995), “ Anggaran adalah Suatu pendekatan yang formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggungjawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi dan pengawasan “.
Dari definisi definisi diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran harus bersifat normal, sistematis dan merupakan keputusan manajemen berdasarkan beberapa asumsi tertentu.
Sedangkan Anggaran partisipasi adalah anggaran yang dibuat dengan kerjasama dan partisipasi penuh dari manajer pada semua tingkatan. Partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan keterlibatan yang meliputi pemberian pendapat, pertimbangan dan usulan dari bawahan kepada pimpinan dalam mempersiapkan dan merevisi anggaran.
Aspek Keperilakuan
Menurut Siegel & Marconi (1989 : 139 dalam Abriani, 1998), Penerapan partisipasi dalam penyusunan anggaran memberikan banyak manfaat antara lain :
1• Partisipasi (orang yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran) menjadi ego-involved tidak hanya task-involved dalam kerja mereka.
2• Partisipasi akan menaikkan rasa kebersamaan dalam kelompok, yang akibatnya akan menaikkan kerjasama anggota kelompok di dalam penetapan sasaran. Ini dikarenakan mereka memiliki rasa percaya diri dan merasa diakui didalam suatu kelompok.
3• Partisipasi dapat mengurangi rasa tertekan akibat adanya anggaran. Orang yang bersangkutan langsung dengan suatu anggaran tertentu cenderung lebih merasa tertekan apabila orang tersebut diberi suatu tanggungjawab dengan jumlah anggaran yang telah ditentukan pihak lain. Misalnya manager puncak memberikan anggaran pada bagian pembelian sejumlah Rp 500.000.000,- padahal dengan kondisi perekonomian sekarang anggaran yang dibutuhkan lebih dari itu, maka manager bagian pembelian akan merasa tertekan karena harus memanfaatkan anggaran tersebut seefisien dan seefektif mungkin meskipun anggaran tersebut tidak mencukupi.
4• Partisipasi dapat mengurangi rasa ketidaksamaan di dalam alokasi sumber daya diantara bagian-bagian organisasi. Dengan adanya partisipasi setiap orang disetiap bagian dan setiap tingkatan dapat menyampaikan pendapatnya dengan pertimbangan masing masing bagian, hal ini akan meminimalisir rasa “adanya pilih kasih” pada bagian tertentu.
Meskipun Participative budget ini memiliki beberapa manfaat namun tentunya ada beberapa masalah pula yang melekat. Menurut Siegel & Marcaroni (1989 : 140 dalam Abriani, 1998), ada 3 hal yang berkaitan dengan masalah participative budget. Masalah pertama adalah adanya kemungkinan manajer membentuk budget slack, slack merupakan perbedaan (selisih) sumber daya yang sebenarnya diperlukan dalam proses yang efisien, dengan jumlah yang lebih besar yang ditambahkan pada kegiatan tersebut. Dengan kata lain manager me-mark up anggaran dikarenakan ia merasa berhak mengajukan dan merasa bahwa ia yang lebih tahu kebutuhan pada pusat pertanggungjawaban yang dipegangnya.
Masalah kedua adalah Pseudoparticipation (partisipasi semu), yakni tampak berpartisipasi tapi dalam kenyataannya tidak, artinya para manajer ini (sebagai bawahan) ikut berpartisipasi, tetapi tidak diberi wewenang atau pendapat untuk menentukan atau menetapkan isi anggaran. Jadi, submanager diberikan hak untuk menyampaikan pendapat namun itu dianggap hanya sebagai suatu formalitas saja. Hal ini dilakukan hanya agar terlihat bahwa tidak ada penguasaan yang berlebihan dalam penyusunan anggaran oleh pihak top management
Masalah ketiga adalah status dan pengaruh di dalam organisasi mengurangi efektifitas partisipasi. Hal ini disebabkan biasanya orang yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi akan mempunyai pengaruh yang lebih besar didalam proses penetapan sasaran. Orang yang berkedudukan tinggi biasanya cenderung memiliki keegoisan yang lebih tinggi pula, merasa bahwa ia lebih mengerti dan lebih mengetahui apa saja yang dibutuhkan.
dengan demikian partisipasi karyawan dalam penyusunan budget secara tidak langsung akan mempengaruhi perilaku karyawan dan kinerja karyawan itu sendiri
Tugas 4
ReplyDeleteM.Ruli (C1C004024)
pengaruh informasi akuntansi dan non akuntansi terhadap initial return sebagai proksi dari keputusan investasi pada perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia
Latar Belakang
Dalam rangka mengembangkan usahanya, perusahaan melakukan berbagai cara diantaranya dengan melakukan ekspansi. Untuk melakukan ekspansi dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Kebutuhan dana tersebut dapat dipenuhi dengan dua cara, baik yang berasal dari dalam perusahaan (internal) maupun dari luar perusahaan (eksternal). Alternatif pendanaan dari dalam perusahaan, umumnya menggunakan laba yang ditahan perusahaan. Sedangkan alternatif pendanaan dari luar perusahaan dapat berasal dari kreditur berupa hutang maupun pendanaan dengan cara menjual sebagian atau seluruh saham perusahaan kepada publik melalui pasar modal atau sering dikenal dengan go public.
Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1.Apakah informasi akuntansi seperti ukuran perusahaan, Earnings per Share (EPS), Price Earnings Ratio (PER), dan tingkat leverage, serta informasi non akuntansi seperti persentase kepemilikan yang ditahan pemegang saham lama, reputasi auditor, dan reputasi underwriter berpengaruh secara simultan terhadap initial return?
2.Apakah informasi akuntansi seperti ukuran perusahaan, Earnings per Share (EPS), Price Earnings Ratio (PER), dan tingkat leverage, serta informasi non akuntansi seperti persentase kepemilikan yang ditahan pemegang saham lama, reputasi auditor, dan reputasi underwriter berpengaruh secara parsial terhadap initial return?
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:
1.Menguji pengaruh secara simultan faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, Earnings per Share (EPS), Price Earnings Ratio (PER), dan tingkat leverage, serta informasi non akuntansi seperti persentase kepemilikan yang ditahan pemegang saham lama, reputasi auditor, dan reputasi underwriter terhadap initial return.
2.Menguji pengaruh secara parsial faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, Earnings per Share (EPS), Price Earnings Ratio (PER), dan tingkat leverage, serta informasi non akuntansi seperti persentase kepemilikan yang ditahan pemegang saham lama, reputasi auditor, dan reputasi underwriter terhadap initial return.
Pengujian Hipotesis
Untuk menguji hipotesis yang diajukan, dalam penelitian ini digunakan metode statistik korelasi ganda dilanjutkan dengan analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda dilakukan baik secara univariate maupun multivariate dengan
menggunakan uji t dan uji F dengan level of significant atau taraf signifikansi 5%.
1. Formulasi hipotesis statistik
Penelitian ini menggunakan hipotesis yang diformulakan sebagai berikut:
1. Hipotesis 1
Ha1: b1≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 ≠ b5 ≠ b6 ≠ b7 ≠ 0
Berarti terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan, Earnings per Share (EPS), Price Earnings Ratio (PER), tingkat leverage, persentase kepemilikan yang ditahan pemegang saham lama, reputasi auditor, dan reputasi underwriter secara simultan terhadap initial return.
Ho1: b1= b2 = b3 = b4 = b5 = b6 = b7 = 0
Berarti tidak terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan, Earnings per Share (EPS), Price Earnings Ratio (PER), tingkat leverage, persentase kepemilikan yang ditahan pemegang saham lama, reputasi auditor, dan reputasi underwriter secara simultan terhadap initial return.
2. Hipotesis 2
Ha2: b1 ≠ 0; b2 ≠ 0; b3 ≠ 0; b4 ≠ 0; b5 ≠ 0; b6 ≠ 0; b7 ≠ 0
Berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran perusahaan, Earnings per Share (EPS), Price Earnings Ratio (PER), tingkat leverage, persentase kepemilikan yang ditahan pemegang saham lama, reputasi auditor, dan reputasi underwriter secara parsial terhadap initial return.
Ho2: b1 = 0; b2 = 0; b3 = 0; b4 = 0; b5 = 0; b6 = 0; b7 = 0
Berarti terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara ukuran perusahaan, Earnings per Share (EPS), Price Earnings Ratio (PER), tingkat leverage, persentase kepemilikan yang ditahan pemegang saham lama, reputasi auditor, dan reputasi underwriter secara parsial terhadap initial return.
Simpulan dan saran
A.Kesimpulan
Dari hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1.Berdasarkan hasil uji F, variabel ukuran perusahaan, EPS, PER, tingkat leverage, persentase pemegang saham lama, reputasi auditor, reputasi underwriter, menunjukan adanya pengaruh secara simultan terhadap initial return.
2.Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukan bahwa, informasi akuntansi ukuran perusahaan dan PER mempengaruhi initial return secara statistik signifikan. EPS dan tingkat leverage secara statistik tidak signifikan. Sedangkan informasi non akuntansi mempengaruhi initial return secara statistik tidak signifikan. Hal ini berarti investor menggunakan informasi akuntansi (ukuran perusahaan dan PER) dengan baik dalam keputusannya berinvestasi dalam saham IPO dengan maksud memperoleh initial return.
B.Saran
Hasil penelitian ini telah menunjukan bahwa terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap initial return. Informasi akuntansi dan non akuntansi (variabel independen) yang diteliti hanya berpengaruh kecil terhadap initial return (variabel dependen). Bagi para investor yang akan membeli saham IPO disarankan juga mempertimbangkan faktor lain seperti stabilitas perekonomian, isu-isu yang berkembang, reputasi manajemen, dan juga faktor-faktor fundamental dari perusahaan yang melakukan IPO. Karena tidak ada suatu indikator yang pasti yang dapat memprediksi pasar yang selalu berubah dinamis.
Saran bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:
1.Penelitian selanjutnya dapat memperluas populasi, dengan cara memperpanjang periode penelitian
2.Penelitian terhadap initial return tidak hanya dibatasi oleh sampel perusahaan yang initial return > 0, sehingga populasi sampel menjadi lebih luas.
Penelitian selanjutnya dapat menambah atau mengkaji faktor lain yang diperkirakan mempengaruhi initial return yaitu informasi akuntansi lain seperti ROA, ROE, profitabilitas perusahaan, dan variabel non akuntansi seperti resiko bisnis atau reputasi manajemen
TUGAS 4
M.Ruli
C1C004024
Aspek keperilakuan dalam pengendalian aset tetap
Hubungan Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan
Pada pemerintahan daerah, proses penyusunan anggaran mencakup dua komponen belanja yang memiliki siklus berbeda, yakni siklus anggaran operasional yang menghasilkan rencana keuangan bagi aktivitas pemerintahan yang berjalan terus menerus dan siklus anggaran belanja modal, yang merupakan perencanaan untuk mendapatkan peralatan, bangunan, infrastruktur, dan aset tetap lainnya (Bland & Nunn, 1992). Meskipun kedua belanja memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan pelayanan kepada publik, namun terdapat beberapa perbedaan mendasar diantara keduanya. Keduanya relatif independen satu sama lain, termasuk dalam format dokumen anggarannya. Bland & Nunn (1992) menyatakan bahwa capital budgets are project specific, usually providing details on project location and design, funding sources, the time frame for completion, and the percentage of the project completed to date. Sebaliknya, anggaran operasional mencerminkan bagaimana struktur organisasi pemerintahan dan membandingkan pengeluaran setiap departemen antara tahun berjalan dengan tahun lalu untuk mendapatkan estimasi pengeluaran untuk tahun yang akan datang.
Perbedaan lainnya adalah banyaknya pihak yang terlibat dalam pembuatan keputusan. Meskipun keduanya melibatkan negosiasi di antara eksekutif, untuk pengeluaran modal (khususnya untuk infrastruktur), mendapat masukan sangat besar dari insinyur, arsitek, dan perencana. Sumber pendanaan (funding) untuk keduda belanja juga berbeda. Belanja modal biasanya didasarkan pada one-time sources, seperti obligasi dan grants, sementara anggaran operasi umumnya berasal dari sumber pendapatan yang bersifat rutin, seperti pajak (taxes) dan retribusi (service charges). Perbedaan berikutnya adalah time-frame yang dimasukkan dalam setiap anggaran. Anggaran operasi biasanya hanya dianggarkan untuk satu tahun anggaran, sementara hampir semua belanja modal mengandung komitmen adanya pengeluaran dalam waktu melebihi satu tahun.
Perbedaan tersebut memiliki konsekuensi terhadap penganggaran di pemerintahan daerah. Beberapa peneliti menyatakan bahwa pengalokasian belanja modal tidak selalu terpisah dengan pengalokasian belanja operasional. Pagano (1984) berpandangan perlunya menghubungkan diantara keduanya. Dia menyatakan:
Over time, crosswalking of capital budget expenses to operating expenses has eroded, in part due to the separateness of the deliberations of those budget. State and local governments usually schedule separate budget hearings for the operating budget and for the capital budget… decisions for each set of outlays, then, are made separately.
Kamensky (1984) yang melakukan penelitian atas kota-kota yang menjadi anggota National League of Cities menemukan bahwa sebanyak 57% kota di Amerika Serikat tidak mempertimbangkan biaya pemeliharaan dan perbaikan terhadap expected life dari suatu project. Menurutnya manajer publik perlu memahami lebih jauh biaya total dari belanja modal, bukan hanya pengeluaran untuk konstruksi dan pengadaan.
Thomassen (1990) juga memberikan catatan penting bagi penganggaran belanja modal ini. Ia menyatakan bahwa paling tidak setengah dari state yag melaporkan item belanja modal dan non belanja modal secara terpisah gagal menggabungkan anggarannya untuk melakukan evaluasi secara simultan dan komparatif untuk kedua item belanja tersebut. Dia juga menyatakan bahwa the adoption of capital budgeting is a tacit admission that outlays for the purchases of capital are fundamentally different from other government purchases. Their effects linger whereas those of other outlays fade.
Keputusan untuk meningkatkan belanja modal merupakan bagian dari keinginan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, yang diikuti dengan peningkatan belanja-belanja lain, yakni operasional dan belanja modal. Namun, tidak berarti belanja modal sebagai penyebab atau predictor bagi kenaikan belanja operasional. Beberapa argumen yang menyatakan perlunya kehati-hatian dalam melihat hubungan belanja modal dan belanja operasional dan pemeliharaan diuraikan berikut ini.
Pertama, pengaruh belanja modal terhadap belanja operasional dan pemeliharaan tidak seragam karena tergantung pada apakah belanja modal tersebut kebijakan menggantikan tenaga manusia (labor) dengan mesin (capital) atau semata-mata untuk meningkatkan kapasitas pelayanan pemerintah melalui pembangunan failitas yang baru. Kedua, pengaruhnya bervariasi di antara berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah daerah, tergantung pada sifat pelayanan tersebut: apakah padat modal atau padat karya. Ketiga, adanya kesenjangan waktu (lag of time) antara realisasi belanja modal dan pengaruhnya yang terasa dalam kenaikan atau perubahan dalam belanja operasional dan pemeliharaan yang berbeda diantara berbagai bentuk pelayanan. Keempat, hubungan investasi modal kemungkinan ditutupi oleh kehadiran budget slack (excess resources) dalam suatu pelayanan publik, khususnya jika slack tersebut digunakan untuk meningkatkan biaya yang muncul dari peningkatan belanja modal. Terakhir, mengukur magnitude dan timing belanja modal merupakan pekerjaan yang rumit karena tidak lengkapnya data dan tidak terhitungnya kontribusi pihak swasta dalam pengadaan infrastruktur pemerintah daerah (Bland & Nunn, 1992).
Belanja modal memiliki konsekuensi diperolehnya aset tetap (fixed asset) pada saat belanja tersebut direalisasi sepenuhnya atau output-nya sudah diperoleh. Hal ini bermakna adanya penambahan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dalam perspektif manajemen keuangan dan akuntansi, selain diperhitungkan cost untuk penggunaan aset tersebut dalam operasional organisasi dalam bentuk depresiasi, juga harus diperhitungkan cost untuk pemeliharaan aset tersebut sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan kegunaannya. Biaya pemeliharaan dikeluarkan secara rutin atau terjadi berulang-ulang setiap tahun (recurrent) atas aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
Berdasarkan regulasi yang berlaku di pemerintahan daerah di Indonesia, yang mengatur tentang pengelolaan keuangan dan anggaran daerah, setiap realisasi atas kebijakan yang berhubungan dengan cost atau belanja (expenditure) harus didasarkan pada peraturan resmi yang disebut peraturan daerah (Perda). Perda tentang anggaran daerah (Perda APBD) merupakan penentu boleh tidaknya dilakukan pengeluaran dana atau kas untuk membayar biaya-biaya, termasuk biasa untuk memperoleh aset tetap (belanja modal) maupun biaya untuk memelihara aset tetap tersebut. APBD merupakan rencana keuangan untuk mendapatkan aset tetap dan pendanaan untuk pemeliharaan aset tersebut.
Kepmendagri 29/2002 tidak secara eksplisit menyatakan bahwa belanja pemeliharaan harus dialokasikan berdasarkan estimasi atas kondisi keseluruhan aset tetap yang dimiiki oleh pemerintah daerah. Bahkan dalam peraturan yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah ini belanja pemeliharaan terdapat dalam dua jenis belanja, yakni dalam belanja administrasi umum (BAU) dan belanja operasional dan pemeliharaan (BOP). Pemeliharaan dalam BAU bersifat rutin atau terjadi terus menerus, sementara dalam BOP merupakan kegiatan (insidentil). Namun, tidak ada penjelasan lebih jauh batas di antara kedua objek belanja pemeliharaan ini.
Beberapa studi di luar Indonesia telah menganalisis hubungan belanja modal dengan belanja pemeliharaan. Bland dan Nunn (1992) menyatakan bahwa terdapat perbedaan dalam proses pembuatan keputusan pengalokasian antara anggaran belanja modal dengan anggaran belanja pemeliharan. Perbedaan tersebut terjadi karena sifat kedua belanja yang berbeda. Belanja modal adalah belanja variabel, yakni belanja yang terjadi karena adanya kebutuhan atau aktivitas untuk menghasilkan aset tetap, sementara belanja pemeliharaan bersifat rutin dari tahun ke tahun, sesuai dengan keadaan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah.
Sementara studi mengenai hubungan belanja modal dan operasional dan pemeliharaan di Indonesia masih jarang dilakukan. Salah satunya adalah Karo-Karo (2006) yang menemukan bahwa tidak terdapat korelasi di antara belanja modal dan belanja pemeliharaan. Dia menggunakan sampel kabupaten/kota di pulau Jawa untuk anggaran 2003-2004 dan menemukan bahwa ketika pemerintah daerah membuat kebijakan untuk mengalokasikan anggaran belanja modal, tidak diiringi dengan pengalokasian untuk belanja operasional dan pemeliharaan yang seimbang. Diduga penyebabnya adalah tidak akuratnya pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran terhadap proyek/kegiatan. Namun, pengalokasian belanja secara signifikan berbeda untuk belanja aparatur daerah dan pelayanan publik, meskipun sesungguhnya kualitas keberpihakan pemerintah daerah kepada publik dengan didasarkan pada jumlah alokasi dalam belanja pelayanan publik masih perlu diperdebatkan.